SBY: Bebaskan TNI dari Politik Praktis, Jangan Main Api

Jakarta - Presiden SBY mewanti-wanti para perwira tinggi untuk teguh dalam melanjutkan reformasi TNI. Tidak coba-coba memanfaatkan prajurit dan satuan TNI untuk berkiprah dalam wilayah politik praktis di era pemilihan langsung seperti saat ini. "Bebaskan TNI dari politik praktis, karena itu tujuan dan jiwa reformasi," kata Presiden dalam sambutan pelantikan Panglima dan KSAU di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2006). Presiden menyadari di dalam masa transisi menuju TNI yang profesional, masih ada godaan kepada pada para jendral, laksamana dan marsekal, untuk kembali memasuki wilayah politik. Segenap pimpinan TNI harus tetap tegar dan menjaga netralitasnya dalam menghadapi situasi demikian. Dengan demikian sejarah lama tentang keterlibatan TNI dalam politik tidak terulang. "Ada masa-masa yang memerlukan ketegaran dan netralitas segenap pimpinan TNI untuk tidak terseret kembali atau main-main api dalam kegiatan politik. Tetaplah netral. Selamatkan prajurit dan satuan TNI yang kita cintai," imbuhnya. Terkait reformasi, penghornatan dan kepatuhan langkah-langkah TNI meletakkan dirinya dalam proses demokrasi serta hubungannya dengan pemerintah dan lembaga negara lain, Presiden mengingatkan semua pihak menghormati sistem politik yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU lainnya. Ia mencontohkan, keputusan penggunaan kekuatan militer dalam perang melawan negara lain yang merupakan wilayah politik. Itu berarti TNI tidak boleh mengerahkan sendiri kekuatannya. Keputusan berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Namun, pelaksanaan teknis dari amanah sesuai keputusan politik itu sepenuhnya adalah tanggung jawab para pimpinan TNI. Maka tentunya politisi tidak boleh intervensi dan mencampuri pelaksaan tugas tersebut. "Marilah kita pahami, dengan demikian sistem akan berjalan baik dan semua akan bisa bertanggungjawab sesuai apa yang tercantum dalam UU berlaku," imbuh Presiden. (nrl/)