TNI Harus Imbangi Revolusi Militer

Jakarta - Presiden SBY menegaskan, sudah waktunya program pendidikan, latihan dan modernisasi perlengkapan militer digalakkan kembali. Pengetahuan dan ketrampilan prajurit TNI tidak boleh kalah dengan tentara negara mana pun. "Dalam teknologi militer yang makin modern dan apa yang disebut sebagai revolusi militer, kita harus bisa mengimbangi," tegas Kepala Negara dalam sambutan pelantikan Panglima TNI dan KSAU di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2006). Presiden yakin hanya melalui pendidikan serta latihan yang tepat dan gigih, prajurit TNI bisa menjadi tentara profesional. Penguasaan teknologi, kemampuan dan ketrampilannya tidak kalah dengan tentara dari negara lain. Mampu melaksanakan tugas negara yang diembankan kepadanya dengan lebih baik. Presiden mengakui sepanjang masa pascareformasi, kegiatan tersebut kurang dilaksanakan. Konsentrasi kekuatan TNI lebih ditujukan untuk mengemban tugas menjaga kedaulatan negara, mengatasi gangguan keamanan, dan operasi militer non-perang lainnya. "Kini dengan telah berubahnya situasi keamanan dalam negeri, meski belum pulih benar, telah tiba saatnya bagi pimpinan TNI AD, AL dan AU meningkatkan pembinaan. Baik untuk mengembangkan doktrin, meningkatkan pendidikan, memodernisasi perlengakapan dan sistem senjata," ujar Presiden. Mengenai modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsita), Presiden mengingatkan agar pengadaannya sejalan dengan kemampuan anggaran pemerintah dan mengutamakan produk industri pertahanan nasional. Pengadaan dari luar negeri hanya pada peralatan militer yang tidak tersedia di dalam negeri. "Dalam pengadaan alutsista ini, ikuti mekanisme dan prosedur berlaku. Laksanakan secara transparan, akuntabel, bersih dari penyimpangan," imbuhnya. Kesejahteraan PrajuritLebih lanjut Presiden menyatakan bahwa salah satu unsur penting dalam menciptakan TNI yang profesional, adalah tingkat kesejahteraan para prajuritnya. Sebab di tangan merekalah keberhasilan tugas di lapangan ditentukan. Presiden mewanti-wanti Panglima TNI Djoko Soeyanto dan segenap pimpinan TNI lainnya agar memperhatikan kesejahteraan prajurit. Kemudian dari waktu ke waktu meningkatkannya sesuai kemampuan negara. "Risiko yang dihadapi prajurit kita dalam tugas mengemban amanah rakyat, bangsa dan negara sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan tingkat kesejahteraan yang layak, mampu didukung oleh kemampuan anggaran negara kita," kata Presiden. (nrl/)