Wakil Ketua MPR Minta Pembahasan RUU PRT Tidak Ditunda

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 22:56 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
Foto: Istimewa
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) segera ditindaklanjuti. Menurut Rerie, sapaan akrabnya, RUU PRT layak mendapat perhatian setiap elemen bangsa.

"Perlu kejelasan dan pemahaman bersama untuk desak kawan-kawan di Senayan agar segera menindaklanjuti pembahasan RUU PRT ini dan mengesahkannya menjadi undang-undang," kata Rerie dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).

Hal tersebut disampaikan Rerie saat membuka diskusi daring bertema Tarik Ulur Nasib RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (17/2).

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Arimbi Heroepoetri itu dihadiri oleh DPR RI Periode 2019 - 2024, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, Komisioner Komnas Perempuan Periode 2020 - 2024, Theresia Iswarini dan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini.

Hadir juga Jurnalis Senior, Standard & Practices CNN Indonesia Group Dewi Savitri dan Pakar Hukum Tata Negara, Dosen Universitas Pasundan Dr. Atang Irawan sebagai panelis.

Lebih lanjut, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, semakin lama menunda pembahasan RUU PRT sama saja mengabaikan hak asasi manusia yang secara mendasar menjadi tanggung jawab kita bersama.

"Ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Rerie menambahkan hak warga negara sama di mata hukum, sehingga terkait pembahasan aturan bagi pekerja rumah tangga prinsip keadilan wajib dikedepankan.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Bandung, Atang Irawan berpendapat perlu kewarasan berpikir dalam melanjutkan pembahasan RUU PRT ini. Menurut Atang, sejumlah pihak menganggap PRT sudah diatur dalam UU Tenaga Kerja.

Tetapi pada kenyataan yang diatur dalam UU Tenaga Kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerjanya. Sedangkan pemberi kerja bagi PRT, menurut Atang, tidak bisa disebut sebagai pengusaha.

Masih menurut Atang, Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga secara hirarki hukum juga tidak jelas asal usulnya, karena tidak ada undang-undang yang memerintahkan lahirnya peraturan menteri tersebut.

"UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus segera ditetapkan karena di dalam undang-undang tersebut ada aspek-aspek fundamental yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya," ungkap Atang.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya mengakui pembahasan RUU PRT di Badan Legislasi DPR sudah selesai dan tinggal diajukan ke sidang Paripurna sebagai hak inisiatif DPR.

Willy melanjutkan pada pekan kedua Maret 2021 akan dijadwalkan rapat kerja untuk membahas RUU PRT sebelum diajukan ke sidang Paripurna DPR. Posisi ini, menurutnya masih rawan bagi keberlanjutan pembahasan RUU PRT.

"Padahal, salah satu tujuan RUU PRT ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat para pekerja rumah tangga," tutur Willy.

Di sisi lain, Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengungkapkan, pekerja rumah tangga adalah pekerjaan tertua yang ada di dunia dan dibutuhkan masyarakat. Ia pun menyayangkan praktik terhadap para pekerja rumah tangga yang menghasilkan ketidakadilan gender dan berpotensi pada munculnya kekerasan terhadap perempuan.

"Komnas Perempuan sudah mencoba untuk berupaya melobi sejumlah fraksi seperti seperti Gerindra, Golkar dan PKB agar RUU PRT ini tetap bisa diajukan sebagai RUU inisiatif DPR," ujar Theresia.

Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Lita Anggraini juga mengungkapkan, hingga saat ini banyak kasus-kasus ketidakadilan terhadap PRT yang terkesan dibiarkan terus menerus. Menurut Lita pekerja rumah tangga adalah pekerja yang dekat di mata, namun jauh dari pikir.

"Terpenting, negara harus hadir untuk melindungi hak-hak lebih dari 5 juta pekerja rumah tangga," ucapnya.

Di akhir diskusi, jurnalis senior Saur Hutabarat menilai berlarut-larutnya pembahasan RUU PRT sejak puluhan tahun lalu memperlihatkan super kebangetannya kinerja parlemen kita.

"Tidakkah DPR bosan terhadap dirinya yang hampir 20 tahun membiarkan RUU PRT keluar masuk pembahasan tanpa menghasilkan produk legislasi?" pungkas Saur.

(prf/ega)