Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2020 tercatat penduduk miskin Indonesia naik menjadi 10,19 persen dari total populasi, atau 27,55 juta jiwa. Banten tercatat sebagai provinsi nomor dua di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, dan nomor delapan secara nasional.
Berdasarkan data terbaru dari BPS, penduduk miskin di Banten berada di level 6,63 persen. Data tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam menangani kemiskinan di wilayahnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam telekonferensi Forum Renja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2021, Rabu (10/2) menyatakan penangan kemiskinan menjadi tugas besar Pemprov Banten.
Wahidin menguraikan untuk mengatasi masalah perekonomian, Pemprov Banten mengucurkan program bantuan sosial bagi keluarga terdampak COVID-19 di Provinsi Banten sebesar Rp 600 ribu per KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Adapun jumlah KPM mencapai 421.177 kepala keluarga. Program bantuan jaminan sosial lainnya juga ada melalui PKH (Program Keluarga Harapan).
Pemprov Banten mengalokasikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp. 56,460 miliar pada APBD 2021. Sebagian dari bansos tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Alokasi dana tersebut, antara lain untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS), program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), pengamanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19.
Sebagai informasi, berikut ini peringkat provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Jawa.
1. DKI Jakarta sebesar 4,69%
2. Banten sebesar 6,63%.
3. Jawa Barat sebesar 8,43%.
4. Jawa Timur sebesar 11,46%
5. Jawa Tengah sebesar 11,84%.
6. Yogyakarta sebesar 12,80%
(prf/ega)
