Baleg Buka Peluang Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021 Gantikan UU Pemilu

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 16:17 WIB
Media sosial
Ilustrasi Medsos (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyebut revisi UU Informasi dan Transaksi (ITE) bisa saja masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Sebab, sampai saat ini, Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan.

"Bisa saja (UU ITE masuk Prolegnas 2021) karena kan Prolegnas belum ditetapkan dalam sidang paripurna. Nah kita menunggu penugasan berikutnya dari pimpinan DPR melalui Bamus, apakah akan melakukan perubahan Prolegnas untuk dilakukan rapat kerja bersama Menkum HAM dan DPD RI," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat dihubungi, Rabu (17/2/2021).

Supratman mengatakan revisi UU ITE bisa saja menggantikan revisi UU Pemilu. Meski begitu, dia menyebut pihak DPR masih menunggu draf dari pemerintah.

"Nah, oleh karena itu, terkait juga RUU Pemilu yang kemungkinan akan ditarik, bisa saja (diganti revisi UU ITE), apa lagi kalau kemudian draf dari pemerintah terkait dengan revisi UU ITE ini, itu bisa saja dilakukan," ucapnya.

Supratman mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang lebih dulu menginisiasi terkait revisi UU ITE. Menurutnya, ke depan, Baleg DPR akan mengkomunikasikan hal tersebut ke Menkum HAM atau bisa memulai inisiatif.

"Yang paling penting kita perlu apresiasi kepada Presiden Jokowi bersama Kapolri yang sudah memberikan tanggapan luar biasa, dan inisiasi ini tentu akan ditindak lanjuti dalam waktu dekat bersama dengan pemerintah dan DPR," ujarnya

"Saya selaku ketua Baleg akan mengkomunikasikan dengan Menkum HAM apakah memang pemerintah dalam hal ini presiden yakni menteri hukum dan HAM itu berkeinginan melakukan revisi atau tidak, nah atau bisa juga dengan pernyataan presiden itu DPR bisa melakukan inisiasinya," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat berbicara soal UU ITE yang banyak disorot. Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini," kata Jokowi seperti dilihat dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).

Hal itu disampaikan Jokowi saat pengarahan kepada Peserta Rapim TNI-Polri. Dia mengatakan revisi bakal diajukan untuk menghapuskan pasal-pasal yang dianggap sebagai 'pasal karet'.

(maa/zak)