.webp)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah belum menerima surat keputusan (SK) untuk 10 kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nurdin lalu menunjuk 10 sekretaris daerah (sekda) di 10 daerah tersebut menjadi pelaksana harian (Plh) bupati.
"Meski cukup singkat (masa jabatan Plh), tapi kami berharap bapak-ibu sebagai pelaksana tugas harian bupati ini bekerja dengan baik, untuk menyiapkan pelantikan bupati definitif," kata Nurdin Abdullah, di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (17/2/2021).
Ke-10 kabupaten yang dipimpin Plh tersebut ialah Kabupaten Barru, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Soppeng, dan Kabupaten Tana Toraja. Daerah ini dipimpin Plh karena masa jabatan bupati definitif berakhir pada Kamis (18/2) pukul 00.00 Wita nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Biro Pemerintahan Sulsel Ambarala mengatakan pelantikan Plh dilakukan karena tidak boleh ada kekosongan pemerintahan di daerah. Sedangkan untuk pelantikan kepala daerah terpilih berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia akan berlangsung di minggu keempat Februari 2021.
"Ini surat tugas untuk mengisi dan pukul 00.00 sebentar harus ada PLH bupati. Maka di isi PLH semua sekdanya," kata Ambarala.
Sementara itu, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang belum turun SK penetapan wali kota terpilih dari Kemendagri. Dengan demikian Pj Walkot Makassar Rudy Djamaluddin melanjutkan kepemimpinannya hingga Ramdhan 'Danny' Pomanto dilantik menjadi wali kota.
Simak juga Video: Mensos Surati 40 Kepala Daerah Minta Perbaiki Data Bansos
