Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menilai eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara layak dihukum mati karena terlibat korupsi di saat pandemi COVID-19. Partai Gerindra menilai tak perlu berspekulasi soal perkara Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.
"Setiap perkara ada konstruksi masing-masing, makanya kita jangan berspekulasi. Biarkan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai UU," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).
Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan tuntutan terhadap Edhy Prabowo dan Juliari Batubara tergantung fakta dan bukti. Fakta tersebut harus melalui proses hukum yang ditentukan oleh hakim.
"Semua tergantung dari fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang dikumpulkan oleh KPK," ujarnya.
"Fakta hukum itu apa yang dikumpulkan oleh penyidik lalu dikontestasi di persidangan dengan bukti-bukti terdakwa lalu disimpulkan oleh hakim," imbuhnya.
Habiburokhman pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada KPK. Ia enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus itu.
"Kami serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tidak etis kami mengomentari proses penyidikan yang sedang berjalan," ucap Habiburokhman.
Simak juga video 'Kunci Memberantas Korupsi di Indonesia':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
