.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meminta aparat penegak hukum meningkatkan kewaspadaan di daerah-daerah rawan stabilitas keamanan di Indonesia. Ia mengusulkan agar TNI-Polri menambah personel di wilayah rawan stabilitas.
Ia menjelaskan, seusai dengan arahan Presiden Jokowi, Polri diharapkan bisa mampu menggerakkan dan mengorganisasi masyarakat. Untuk itu, ia berharap Polri menambah jumlah personel Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas) dan Polsek di daerah yang padat penduduk.
"Bagaimana khususnya kepolisian arahan Pak Presiden harus mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Maka SOTK Polri kami kebut Pak Kapolri, kami juga membuat surat ke bapak kemarin bagaimana setidaknya setiap desa itu ada Bimtibmas, kemudian polsek yang daerah padat penduduk sudah kami sampaikan untuk diperbanyak polseknya," kata Tjahjo dalam acara Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PANRB, Selasa (16/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo juga memberikan perhatian khusus untuk daerah-daerah wisata. Tjahjo meminta agar tipe polres yang ada di daerah wisata dinaikkan.
"Yang ketiga penambahan, peningkatan polres, saya sudah keliling ke daerah tujuan wisata, kayak Labuan Bajo, kayak di Toba mungkin polresnya di tingkatkan tipenya," ucapnya.
Tak hanya itu, Tjahjo juga meminta TNI mengerahkan personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) ke daerah rawan stabilitas seperti eks basis PKI atau eks basis DI/TII. Tjahjo menilai hal itu memang perlu dilakukan.
"Ini yang kami juga sampaikan ke Asper TNI untuk Babinsa. Di daerah-daerah yang rawan stabilitas, saya kira penempatannya Babinsa bisa di desa rawan stabilitas, apakah itu dulu basis PKI kah, basis DI/TII, saya kira ini perlu," tutur Tjahjo.
