Dengan tidak dilanjutkannya pembahasan revisi UU Nomor 10/2016 dan UU Nomor 7/2017, maka pelaksanaan Pilpres dan Pilkada digelar serentak tahun 2024. Istana menepis disetopnya pembahasan kedua UU ini untuk menghalangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di 2024.
"Nggak lah. Ya ingatlah undang-undang (Pilkada) ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud, jadi nggak ada hubungannya lah itu. Sama sekali nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali," ujar Mensesneg Pratikno dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).
Pratikno juga menepis adanya isu disetopnya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub DKI 2024. Gibran adalah putra Presiden Jokowi yang kini terpilih sebagai Wali Kota Solo periode 2021-2024.
"Mas Gibran masih jualan martabak tahun 2016, jadi pengusaha nggak ada kebayang. Mungkin nggak kebayang juga kan maju wali kota pada waktu itu. Jadi sekali lagi, itu anu lah, jangan dihubung-hubungkan dengan itu semua sama sekali," ucap Pratikno.
Terkait dengan UU Pilkada, Pratikno menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.
"Justru jangan dibalik-balik juga. Jangan UU mau diubah untuk tujuan tertentu. Justru kita ingin kembali bahwa UU sudah ditetapkan tahun 2016 belum kita laksanakan, mari kita laksanakan. Jangan sampai kemudian menimbulkan malah ketidakpastian. Kan UU sudah ditetapkan, kok nggak jadi dijalankan," kata Pratikno.
Komisi II DPR sebelumnya telah menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
(dkp/tor)
