Guru Besar Pidana soal UU ITE: Semua Tergantung Penyidik

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 12:34 WIB
Hibnu Nugroho Prof Dr
Prof Hibnu Nugroho (Andi Saputra/detikcom)
Jakarta -

Guru besar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, menyatakan baik-buruknya sebuah UU sangat tergantung praktik di lapangan oleh penyidik. Hal itu dia sampaikan menyikapi usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal praktik penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di lapangan.

"Sebetulnya di sini tergantung Penyidik, harus dapat memahami suasana kebatinan pelapor. Sehingga sejelek apa pun UU, tapi kalau penyidik bisa memahami suasana pelapor, saya kira bisa memilah," kata Prof Hibnu saat berbincang dengan detikcom, Selasa (16/2/2021).

Meski demikian, Prof Hibnu sepakat agar UU ITE perlu direvisi. Khususnya pemaknaan bahasa yang harus konkret dan jelas, sesuai dengan asas lex stricta.

"Sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Selanjutnya harus dipastikan delik mana yang materiil dan delik mana yang formil sehingga ada pegangan yg cukup bagi penegak hukum dapat memberikan diskresi apakah ini bisa diteruskan atau tidak dilanjutkan," papar Prof HIbnu.

Hibnu juga sepakat Pasal Pencemaran Nama Baik dikeluarkan dari UU ITE. Sebab, itu sudah diatur dalam KUHP.

"Khusus untuk delik pencemaran nama baik, tidak perlu (ada di UU ITE). Kita sudah cukup untuk terbiasa sebagai masyarakat untuk menghargai seseorang, dan terbiasa untuk bertanggung jawab apa yang diucapkan," pungkas Wakil Rektor II Unsoed itu.

Sebelumnya, LSM SAFEnet mengusulkan 9 pasal di UU ITE yang perlu dihapus karena multitafsir dan menimbulkan dampak sosial:

1. Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.
2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila. Rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online
3. Pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi. Rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden.
4. Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian. Rentan jadi alat represi minoritas agama, serta warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah.
5. Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan. Rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.
6. Pasal 36 tentang Kerugian. Rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi.
7. Pasal 40 Ayat 2 (a) tentang Muatan yang Dilarang. Rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax.
8. Pasal 40 Ayat 2 (b) tentang Pemutusan Akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.
9. Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan.

Simak Video "Jokowi: Kalau UU ITE Tak Bisa Beri Keadilan, Saya Minta DPR Revisi":

[Gambas:Video 20detik]



(asp/tor)