Round-Up

SKB 3 Menteri soal Seragam Diminta Direvisi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 06:30 WIB
Penjualan seragam sekolah ikut terdampak pandemi Corona. Bahkan, omzet para pedagang berkurang hingga 70 persen.
Ilustrasi atribut seragam sekolah (Foto: Rifkianto Nugroho)

Syaiful mengatakan diktum ketiga SKB seragam sekolah ini bisa dimaknai sebagai larangan terhadap guru agama dalam mengarahkan siswa berseragam sesuai agama masing-masing. Dia menyebut sekolah seharusnya menjadi pihak yang mengajarkan cara berpakaian ke para murid.

"Peserta didik kita umumnya masih dalam masa pertumbuhan, masa mencari jati diri. Di sini sekolah, selain keluarga dan masyarakat, mempunyai peran besar dalam membentuk cara pikir, sikap, dan karakter, termasuk salah satunya cara berpakaian mereka," sebutnya.

Terkait ini, Syaiful pun memberi masukan agar pemerintah tetap memberikan hak bagi sekolah untuk menggunakan seragam sesuai agama masing-masing. Menurutnya arahan sekolah terkait seragam ini nantinya bisa berupa kewajiban hingga imbauan.

"Kami menilai sekolah harusnya tetap diberikan hak mengarahkan para siswa untuk memakai seragam sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Arahan ini bisa dalam bentuk pewajiban, persyaratan, atau sekadar imbauan disesuaikan dengan kondisi dan konteks wilayah masing-masing," ujarnya.

Berikut bunyi diktum ketiga SKB seragam sekolah dimaksud:

Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu


MUI Mitan SKB 3 Menteri Direvisi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta isi dalam SKB tersebut direvisi. MUI tidak ingin SKB ini menimbulkan polemik hingga ketidakpastian hukum.

"Majelis Ulama Indonesia meminta dilakukan revisi atas isi SKB 3 menteri agar tidak memicu polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum," kata MUI melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/2/2021).

MUI menilai dalam diktum ketiga SKB tersebut terdapat muatan dan implikasi yang berbeda. MUI menilai pemerintah tidak perlu ikut melarang atau mewajibkan penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu, karena hal tersebut dipandang sebagai proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia kepada peserta didik.

Urusan ini dapat diserahkan kepada pihak sekolah untuk mewajibkan atau tidak serta mengimbau atau tidak kebijakan tersebut. Sema dengan Komisi X, MUI juga menyoroti diktum ketiga.

"Ketentuan pada diktum ketiga dari SKB ini mengandung tiga muatan dan implikasi yang berbeda," kata MUI.

Muatan dan implikasi yang berberda itu kata MUI, pertama, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Kedua, ketentuan yang mengandung implikasi 'Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu' harus dibatasi pada pihak (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) yang berbeda agama, sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain.

Ketiga, pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama. Menurut MUI, pemerintah tidak perlu melarang.

"Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik. Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak, mengimbau atau tidak. Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini," katanya.

Halaman

(lir/aik)