Komisi X DPR Kritik SKB Seragam Sekolah: Diktum Ketiga Multitafsir

Matius Alfons - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 14:44 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (Istimewa)

Sebelumnya, MUI meminta isi SKB 3 menteri soal seragam sekolah direvisi. MUI menilai SKB seragam sekolah itu berpotensi menimbulkan polemik hingga ketidakpastian hukum.

"Majelis Ulama Indonesia meminta dilakukan revisi atas isi SKB 3 menteri agar tidak memicu polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum," kata MUI melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/2).

Keterangan tertulis tersebut berjudul 'Taushiyah Majelis Ulama Indonesia terkait Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah'. Keterangan itu diteken oleh Ketua Umum MUI KH Muftachul Akhyar dan Sekjen MUI H Amirsyah Tambunan. Keterangan ini diterima detikcom dari Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh.

MUI menilai dalam diktum ketiga SKB 3 menteri soal seragam sekolah itu terdapat muatan dan implikasi yang berbeda. Pemerintah, menurut MUI, tidak perlu ikut melarang atau mewajibkan penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu, karena hal tersebut dipandang sebagai proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia kepada peserta didik.

Menurut MUI, urusan ini dapat diserahkan kepada pihak sekolah untuk mewajibkan atau tidak serta mengimbau atau tidak kebijakan tersebut.

Pihal Kemenag pun sudah buka suara terkait polemik ini. Kemenag menilai SKB itu sudah diputuskan bersama, sehingga lebih baik untuk dijalankan terlebih dahulu.

"Ya kalau kebijakan dikeluarkan pasti ada yang setuju dan tidak kan. MUI itu kan bisa dipahami, itu representasi dari umat Islam yang memang stand point-nya harus demikian kalau MUI itu. Jadi pandangannya lebih mempertahankan. Kalau dalam bahasa filsafat pendidikan itu lebih peremial (mempertahankan nilai)," kata Direktur Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Rahmat Mulyana, saat dihubungi detikcom, Minggu (14/2/2021) malam.


(maa/zak)