Inteli DPR, FPDIP Tak Puas Dengan Pencopotan Dir Intelkam

Jakarta - Sikap PDIP berbeda dengan PKS tentang pengintelan DPR meski sama-sama jadi 'korban'. PKS menyatakan masalah sudah selesai setelah dicopotnya Dir Intelkam Polda Metro Jaya. PDIP justru akan menanyakan Kapolri dalam sidang Komisi III DPR dengan Polri."Walaupun Kapolri sudah minta maaf, kita masih merasakan sesuatu di balikitu. Ada skenario lebih besar dari hanya mengorbankan Handoko (Direktur Intelkam Polda Metro Jaya-red.)," kata Anggota Komisi III DPR dari PDIP Yasonna H Laoly di Kampus Universitas Kristen Indonesia, Jl Diponegoro 82, Jakarta, Sabtu (11/2/2006).Ketika didesak apa yang dimaksud dengan sesuatu di balik ini, Laoly yang juga menjabat Sekretaris FPDIP ini menjelaskan, yakni untuk membungkam DPR atau paling tidak menakut-nakuti anggota DPR. Selain itu dia juga menduga ada kekuatan politik yang terganggu kepentingannya dalam investigasi soal impor beras yang dilakukan FPDIP dan FPKS."Tidak mungkin Kombes Handoko berani melakukan itu yang sudah tahu benarketentuan hukum. Dia diminta oleh orang yang cukup tinggi jabatannya," tandas Laoly.Pada kesempaan yang sama, mantan anggota DPR dari FPDIP Sabam Siraitmenegaskan, Kapolri tidak boleh lepas tangan dan harus bertanggung jawabmengenai masalah pengintelan ini."Coba simak keterangan pertama dari Humas Polri, mereka bilang ini sudahbiasa dilakukan. Baru pada kemudian Humas Polri mengatakan ini bukan tugaskami untuk menginteli parlemen," imbuh Sabam.Ketika ditanya apakah bentuk pertanggungjawaban Kapolri dengan caramengundurkan diri, Sabam menilai tidak perlu sampai sejauh itu."Yang penting Kapolri bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi yangdapat diterima semua pihak," paparnya. (ahm/)