Mahfud Md: Pemerintah Tak Pernah Anggap Din Syamsuddin Radikal

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Sabtu, 13 Feb 2021 16:41 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19)
Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md turut menanggapi soal Din Syamsuddin yang dituduh radikal. Mahfud Md menyebut pemerintah sama sekali tidak menganggap Din sebagai penganut paham radikal.

"Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme," kata Mahfud dikutip dalam akun Twitter resminya, Sabtu (13/2/2021).

Mahfud Md menerangkan Din Syamsuddin sebagai pengusung moderasi beragama di Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai sosok Din sebagai pengkritis dan penguat sikap di organisasi Muhammadiyah.

"Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah 'Darul Ahdi Wassyahadah'. Beliau kritis, bukan radikalis," ungkapnya.

Sebelumnya, KASN buka suara terkait tindakan lanjutan atas laporan dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB soal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Din Syamsuddin.

Dari surat penjelasan Kementerian PAN-RB yang diterima detikcom bernomor B/23/SM.00.04/2021 dan dibubuhi tanda tangan Deputi Bidang SDM Aparatur Teguh Widjinarko menyebutkan bahwa laporan GAR ITB perihal kasus dugaan radikalisme ASN Din Syamsuddin tengah dikoordinasikan dengan Tim Satgas.

"Kepada Yth. Ketua Gerakan Anti Radikalisme-Alumni ITB. Berdasarkan laporan Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung Nomor 08/S/GAR-ITB//2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Kasus radikalisme ASN an Prof. Dr.H.M Sirajuddin Syamsudin, M.A.Ph.D NIP 1958083111984011001 dengan jabatan dosen Universitas islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta," isi pembuka surat yang diterima detikcom, Kamis (4/2).

"Terkait dengan pelanggaran dasar kode etik dan kode perilaku ASN dan/atau pelanggaran disiplin PNS kami akan melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Penanganan Radikalisme yang terdiri dari 11 K/L terkait," sambung isi surat tersebut.

Selanjutnya
Halaman
1 2