Wapres Minta Pelabuhan Bojonegara Jadi Kawasan Industri

Banten - Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla meminta Pemda Banten mengembangkan Pelabuhan Bojonegara menjadi kawasan industri terpadu. Jika tidak, manfaatnya tidak akan maksimal.Permintaan itu disampaikan Kalla usai meninjau Pelabuhan Cigadung di kawasan Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Sabtu (11/2/2006).Menurut Kalla, apabila Pelabuhan Bojonegara tidak dilengkapi dengan kawasan industri maka hanya akan menjadi penyangga Pelabuhan Priok."Ke depannya, kita lebih yakin Bojonegara bisa dikembangkan dengan syarat lahan yang cukup untuk mengembangkan industri sekitar situ. Kalau tidak punya lahan yang cukup maka hanya sebagai penyanggah Tanjung Priok dan itu manfaatnya tidak sebesar apabila kita kembangkan secara terpadu," urai Kalla.Untuk itu, Wapres meminta Pemda Banten harus memiliki lahan yang cukup besar."Kita minta Pemda Banten untuk memakai syarat itu dengan harga terjangkau," cetus Kalla.Selain Pelindo, menurut Kalla, belum ada investor lain yang menanamkan sahamnya dalam proyek ini. "Tetapi nanti kita bikin masterplan baru.Jadi lebih besar daripada itu dengan syarat ada lahan yang besar itu," ujarnya.Sedangkan untuk Pelabuhan Cigadung, Kalla meminta agar Krakatau Steel mengganti bahan bakar menjadi gas. "Kalau selama itu tidak maka pengembangan Krakatau Steel tidak maksimal," kata Kalla.Pelabuhan Bojonegoro akan dibangun di atas lahan seluas 500 hektar. Dari 500 hektar, 350 hektar akan dibangun sebagai kawasan industri dimana diharapkan dapat dijual 40 hingga 70 persen untuk lahan perdagangan, 10 persen untuk lahan hijau, dan sisanya untuk pergudangan.Namun demikian, hingga kini masih ada 700 KK yang menolak menerima ganti rugi. Warga meminta agar direlokasi di luar tanah Pelindo. Padahal Pelindo sudah menyiapkan uang sebesar Rp 750 miliar guna menyelesaikan ganti rugi tersebut.Nilai investasi Pelabuhan Bojonegara sebesar Rp 7,4 triliun. Tahap pertama memakan dana Rp 1,9 triliun, dan pembangunan akan berlangsung dari tahun 2006-2009. Tahap kedua sebesar Rp 4,5 triliun, dan tahap ketiga sebesar Rp 1,3 triliun. (aan/)