Optimalkan PAD, Gubernur Sumsel Bentuk Satgas PBBKB Perairan

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Kamis, 11 Feb 2021 22:48 WIB
Pemprov Sumsel
Foto: Dok. Pemprov Sumsel
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Perairan/Laut. Guna memaksimalkan pendapatan sektor ini, Gubernur Sumsel Herman Deru menginisiasi terbentuknya Satgas PBBKB pada Perairan/Laut.

Menurutnya, upaya ini ternyata mendapatkan respons positif dari sejumlah kalangan. Salah satunya pada saat pengukuhan Satgas yang langsung dihadiri Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi.

"Satgas ini dibentuk untuk memonitor dan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Saya katakan bukan semata-mata potensi ini kita gali untuk sekedar peningkatan PAD, tidak begitu. Tetapi ini diibaratkan ekosistem dimana ada pungut ada juga servis disana," kata Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Herman menerangkan pembentukan Satgas Pengawasan PBBKB ini dimaksudkan bukan sebagai ancaman bagi dunia pelayaran laut dan sungai. Akan tetapi lebih ke arah penertiban wajib pajak pada perairan/laut sehingga berpotensi dapat meningkatkan PAD. Menurutnya, hasil pajak yang dipungut ini nanti akan dikembalikan manfaatnya pada masyarakat dalam bentuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Harus ada keseimbangan pembangunan yang dilakukan, selain keamanannya terjamin harus ada juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya ada keseimbangan bukan hanya sekadar memungut tapi juga ada imbal baliknya salah satunya servis kita berikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Herman menyebutkan kesadaran masyarakat Sumsel dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat tinggi. Sebagai apresiasi pemerintah provinsi, infrastruktur jalan diperbaiki. Jadi sangat jelas, lanjutnya, optimalisasi PAD harus nampak manfaatnya bagi masyarakat seperti infrastruktur yang kian baik.

"Jadi hasil yang dipungut dalam optimalisasi PAD ini nanti kita dikelola secara transparan," tambahnya.

Ia pun mengingatkan Bapenda Provinsi Sumsel sebagai OPD yang berwenang dalam menjalankan pelaksanaannya di lapangan untuk segera menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan. Ia berharap, optimalisasi PAD Provinsi Sumsel dalam hitungan satu tahun kedepan dapat lebih meningkat secara signifikan. Yakni setidaknya mampu mencapai target Rp 1 triliun atau setara dengan PAD yang dipungut di daratan.

"Harapan Saya PAD kita tercapai secara optimal dan selalu di atas target," jelasnya.

Adapun Satgas Pengawasan PBBKB pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumsel diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H Nasrun Umar bersama dengan jajaran Danlanud, Polairud, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Palembang, serta OPD Pemprov Sumsel juga Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Satgas Pengawasan PBBKB, Neng Muhaibah mengatakan susunan Satgas PBBKB pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumsel sesuai pada surat keputusan Gubernur Sumsel. Dengan tugas dan fungsi Satgas untuk melakukan penanganan dan penegakan, penindasan, penertiban, pengendalian pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pembinaan dalam rangka optimalisasi PBBKB di perairan wilayah Sumsel.

"Inisiasi dari Gubernur Sumsel untuk membentuk Satgas tersebut, dilakukan agar menggali semua penerimaan PBBKB dari sektor perairan selama ini belum optimal terbukti dengan dilakukan verifikasi 3 persen dari realisasi PBBKB tersebut makanya ditindaklanjuti pembentukan Satgas," imbuhnya.

Ia menyebutkan bahwa Satgas yang dibentuk Herman merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai elemen dan lembaga mulai dari unsur TNI/Polri, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang, OPD Pemprov Sumsel dan OPD Kabupaten/Kota yang terkait.

"Diharapkan dengan adanya pembentukan Satgas ini mendorong peningkatan penerimaan PBBKB sesuai Undang-undang 28 Tahun 2009 khusus untuk Kabupaten/ kota akan menerima bagi hasil dari PBBKB 70 persen dari realisasi tersebut," tutupnya.

(akn/ega)