Pemerintah meminta aparat penegak hukum menciptakan keamanan di Intan Jaya, Papua. Pemerintah juga meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berkantor di wilayah administrasinya, bukan di Nabire.
Hal itu disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani. Mulanya Dani, sapaan Pramodhawardani, menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengganggu situasi kondusif di Intan Jaya sejak awal tahun ini.
"Sejak awal tahun 2021, beberapa kali terjadi tindak pidana yang membuat situasi keamanan tidak kondusif di Intan Jaya. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban, bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten. Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, Papua (8/2/2021), yang kemudian menjadikan warga mengungsi dari tempat tinggalnya," ujar Dani dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).
KSP lalu menyatakan sikap tegas Pemerintah yang tak akan berkompromi dengan KKB. Dia menegaskan Pemerintah, melalui aparat penegak hukum, akan terus melindungi warga di Intan Jaya dari gangguan KKB.
"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB. Aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya," ucap Dani.
KSP mengatakan Pemerintah Provinsi Papua telah meminta jajaran Pemkab Intan Jaya untuk tak lagi bekerja dari Nabire, melainkan kembali berkegiatan di Intan Jaya. Dani menyebut Pemerintah Pusat memasrahkan pengawasan pelaksanaan tugas Pemkab Intan Jaya kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Simak lanjutan pernyataan KSP terkait KKB di Papua di halaman berikutnya.
