.webp)
Polres Kapuas Hulu mendeteksi adanya dugaan korupsi dalam pengadaan ikan arwana (Scleropages formosus) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Saat ini, Polres Kapuas Hulu pun masih mengusut dugaan tindak pidana korupsi itu.
Sudah ada sejumlah orang yang diperiksa terkait kasus pengadaan ikan arwana yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Kapuas Hulu tersebut. Di antara saksi yang diperiksa ialah pihak perusahaan pelaksana pengadaan.
Berdasarkan data yang diperoleh, anggaran pengadaan ikan arwana itu sekitar Rp 4,5 miliar lebih. Anggaran itu dialokasikan dari dana alokasi umum 2020 dengan pelaksanaan 51 paket pengadaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah ada belasan orang kami periksa sebagai saksi terkait dugaan tipikor itu terus kami lakukan pengembangan dan dalami," kata Kapolres Kapuas Hulu melalui Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu AKP Rando di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, seperti dilansir Antara, Kamis (11/2/2021).
Rando mengatakan saat ini pihaknya mengumpulkan keterangan saksi serta bukti-bukti terkait. Hal itu untuk selanjutnya ditindaklanjuti motif dari dugaan korupsi pengadaan ikan arwana tersebut.
Diduga, dana pengadaan ikan arwana itu dibelanjakan pihak pelaksana ke salah satu pengusaha penangkaran di Pontianak dengan harga yang lebih murah. Harga beli di penangkaran tersebut disebut jauh di bawah harga dari anggaran yang tertera dalam kontrak pelaksanaan pengadaan. Selain itu, diduga pengadaan tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran sejumlah oknum anggota DPRD Kapuas Hulu.
"Kami belanja pengadaan ikan arwana tersebut di Pontianak dengan harga cukup murah dibandingkan dengan nilai kontrak pekerjaan," kata salah satu pelaksana pengadaan ikan arwana yang tidak mau disebutkan namanya.
Terkait dugaan korupsi pengadaan ikan arwana itu, kepala Dinas Perikanan Kapuas Hulu belum bisa dimintai keterangan. Seorang petugas di dinas itu yang ditemui, Rabu, menyatakan atasannya tidak ada di tempat.
(mae/isa)
