Penyaluran Bantuan Asing Bisa Lewat Trust Fund

Jakarta - Penyaluran dana penanggulangan kemiskinan tanpa melalui APBN bisa dilakukan melalui konsep trust fund atau dana perwalian. Namun konsep ini masih terus dikaji oleh Menko Kesra dan departemen terkait lainnya. "Sebenarnya ini bukan gagasan baru, 2 tahun lalu sudah mulai dijajaki di Bappenas," kata Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/2/2006). Metode trust fund seperti ini sudah banyak digunakan di berbagai negara. Di Indonesia, pembuatan trust fund tertunda karena saat itu pemerintah berkonsentrasi dalam pembuatan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Apabila trust fund telah terbentuk, maka pengelolanya tidak harus dari pemerintah. Orang-orang yang kredibel di bidangnya dapat dimintai kontribusinya. Namun pengawasan tetap berada di tangan pemerintah. "Kita berharap nanti akan ada Perpres yang mengatur hal ini, sehingga bisa mencapai sasaran. Target kita kan tahun 2009 bisa menurunkan angka kemiskinan hingga setengahnya," lanjutnya. Menurut Sujana, sudah ada pemerintah daerah yang bersiap membuat trust fund lokal, seperti NTT. Banyak LSM atau pihak luar yang enggan menyalurkan dana melalui birokrasi pemerintah karena dirasa terlalu rumit aturannya dan ada yang beranggapan bahwa birokrasi Indonesia banyak bocornya. "Untuk trust fund ada jaminan dari pemerintah akan tersalurkan dengan baik untuk tanggulangi kemiskinan. Akan ada pengawasan yang ketat," katanya.Trust fund ini nantinya juga dapat berfungsi sebagai badan penjaminan untuk orang miskin. "Ada orang miskin yang tidak bisa mengambil jenazah anaknya di RS karena harus mengeluarkan biaya. Ada yang perlu jaminan untuk masuk ke RS, dan sebagainya. Kalau ada dana perwalian ini kan bisa sangat membantu. Bisa jadi the first among the poor lah," urainya.Sujana berharap tahun ini trust fund bisa terbentuk. Karena pengurangan dan penanggulangan kemiskinan adalah komitmen dari pemerintah.Mensos Bachtiar Chamsyah mengaku, saat ini sedang mencari taktik untuk menyalurkan dana-dana bagi penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan oleh LSM maupun individu yang berada di luar negeri bagi Indonesia tanpa melalui APBN. Teknis maupun bentuknya masih akan terus dikoordinasikan dengan departemen terkait seperti Menko Kesra. "Beberapa waktu lalu ada orang Indonesia yang kaya dan bertempat tinggal di luar negeri mau bantu menanggulangi kemiskinan. Dia tidak mau disalurkan pakai birokrasi Indonesia. Saya sedang cari bagaimana taktik buat menyalurkannya. Ini perlu kajian," ujar Bachtiar. (mar/)