.webp)
Partai Demokrat menjawab kecurigaan Gerindra soal desakan Pilkada 2022 agar Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki peluang maju di Pilgub DKI 2022. Partai Demokrat menilai RUU Pemilu bukan soal jegal atau mendukung calon gubernur.
"Hanya, harapan Partai Demokrat, semoga pertimbangan dalam menolak atau menyetujui pembahasan revisi RUU Pemilu, adalah untuk kepentingan perbaikan kualitas tata kelola pemilu di Indonesia. Bukan untuk jegal-menjegal atau dukung-mendukung calon presiden tertentu. Apalagi, sekadar jegal-menjegal atau dukung-mendukung calon gubernur," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).
Sikap Partai Demokrat, kata Herzaky, hingga kini konsisten mendukung Pilkada 2022-2023 tetap dilaksanakan. Herzaky menyebut penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 tentang desain keserentakan pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Revisi ini memberikan kepastian hukum terhadap pilihan desain keserentakan pemilu dari enam opsi yang diputuskan Mahkamah Agung, serta perbaikan kualitas tata kelola pemilu di Indonesia ke depannya," ujarnya.
Herzaky berharap pemerintah dan parpol lainnya sungguh-sungguh mengambil pelajaran dari Pemilu 2019. Memang diakui Herzaky, pemilu menggunakan lima kotak meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Tetapi, tetap saja tidak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman pemilih terhadap pemilu. Ini ditandai dengan minimnya politik gagasan dan programatik, terutama dalam pileg. Lalu, menguatnya polarisasi, maraknya politik identitas, dan kecenderungan menguatnya pragmatisme," ucapnya," ucapnya.
Menengok pengalaman Pemilu 2019, pemilu serentak pilpres dan pileg dinilai rumit dan berbeban berat bagi penyelenggara. Herzaky menyebut Pemilu 2019 merenggut sejumlah nyawa penyelenggara pemilu.
"Proses yang penuh dengan pain point dan korban nyawa ini, ternyata hasilnya tidak juga membuat komposisi parlemen yang menguatkan sistem presidensial. Apalagi kalau kemudian pilkada digelar serentak di tahun yang sama," sebutnya.
Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Komisi II DPR Sepakat Setop Pembahasan Revisi UU Pemilu
Selain itu, Herzaky menyoroti, jika pilkada digelar pada 2024, ada interval hingga 2 tahun kepala daerah diisi oleh ASN. Oleh sebab itu, Partai Demokrat, kata Herzaky, konsisten mendukung Pilkada 2022 digelar.
"Belum lagi jika kita membahas kredibilitas 272 pejabat kepala daerah dalam memimpin provinsi, kabupaten, atau kota, dalam waktu yang cukup panjang, selama 1-2 tahun. Dalam iklim demokrasi, kredibilitas seorang pemimpin diperoleh jika dipilih oleh rakyat. Sedangkan penjabat kepala daerah sangat rendah kredibilitasnya," imbuhnya.
Partai Demokrat sebelumnya curiga pembatalan revisi UU Pemilu dilakukan agar Presiden Jokowi bisa mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Partai Gerindra justru curiga terhadap kegigihan PD menginginkan Pilkada Serentak 2022.
"Silakan saja berspekulasi atau curiga sekalipun, itu hak politik mereka dan kita harus hormati," kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (11/2).
"Tapi, di sisi lain, publik juga boleh curiga dengan PD. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka," imbuhnya.
