Demokrat Jawab Gerindra: RUU Pemilu Bukan buat Jegal-Dukung Cagub!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 11 Feb 2021 18:21 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Foto ilustrasi pilkada. (Zaki Alfarabi/detikcom)

Selain itu, Herzaky menyoroti, jika pilkada digelar pada 2024, ada interval hingga 2 tahun kepala daerah diisi oleh ASN. Oleh sebab itu, Partai Demokrat, kata Herzaky, konsisten mendukung Pilkada 2022 digelar.

"Belum lagi jika kita membahas kredibilitas 272 pejabat kepala daerah dalam memimpin provinsi, kabupaten, atau kota, dalam waktu yang cukup panjang, selama 1-2 tahun. Dalam iklim demokrasi, kredibilitas seorang pemimpin diperoleh jika dipilih oleh rakyat. Sedangkan penjabat kepala daerah sangat rendah kredibilitasnya," imbuhnya.

Partai Demokrat sebelumnya curiga pembatalan revisi UU Pemilu dilakukan agar Presiden Jokowi bisa mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Partai Gerindra justru curiga terhadap kegigihan PD menginginkan Pilkada Serentak 2022.

"Silakan saja berspekulasi atau curiga sekalipun, itu hak politik mereka dan kita harus hormati," kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (11/2).

"Tapi, di sisi lain, publik juga boleh curiga dengan PD. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka," imbuhnya.

Halaman

(rfs/aud)