Salah seorang warga yang mengaku sebagai korban Jiwasraya mengadu kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang masih belum puas atas opsi penyelesaian yang ditawarkan Jiwasraya. Moeldoko mengatakan siap memfasilitasi korban untuk bertemu dengan pihak Kementerian BUMN.
Pertanyaan dari warga bernama Ana Rustiana itu disampaikan dalam kegiatan KSP Mendengar Sesi-9, seperti disiarkan virtual, Kamis (11/2/2021). Ana mengatakan masalah Jiwasraya ini menyangkut 5,3 juta orang.
"Dari forum nasabah korban Jiwasraya, berharap dengan kondisi saat ini, Pak, opsi yang ditawarkan Jiwasraya ke 5,3 juta nasabah itu tidak ada yang baik untuk nasabah, Pak. Jadi kita berharap sekali untuk bisa dapat waktu untuk audiens Bapak Presiden Jokowi, Pak," ujar Ana.
Pertanyaan itu kemudian dijawab langsung Moeldoko. Dia mengatakan masalah Jiwasraya merupakan ranah Kementerian BUMN.
"Untuk opsi penyelesaian Jiwasraya ya, saya pikir ini kementerian apa itu BUMN ya jadi bukan berarti menghalangi atau membatasi presiden untuk bisa bertemu, tidak, tetapi dalam suasana COVID ini memang juga ada sebuah protokol yang lebih keras, lebih ketat maksud saya ya kita agak membatasi presiden berkomunikasi, bukan membatasi maksud saya begitulah... dalam konteks COVID ini memang ada pengetatanlah seperti ini," kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan KSP siap memfasilitasi para korban Jiwasraya bertemu Kementerian BUMN. Pertemuan akan membahas solusi penyelesaian kasus Jiwasraya bagi para korban.
"Maka kebijakan ini ada di menteri BUMN. Jadi, menurut saya, efektif adalah ketemu dengan menteri BUMN kalau diperlukan nanti ibu-ibu atau tim itu diterima KSP selanjutnya kita undang dari BUMN baru kita diskusikan keluhan ibu-ibu ada dari mana atau keluhan dari anggota Jiwasraya itu di mana sehingga nanti kita bisa memediasi antara ibu-ibu, bapak-bapak," kata Moeldoko.
"Mesti juga membatasi jangan semua ke presiden, karena presiden urusannya juga begitu banyak tapi kami membuka diri kalau ada kelanjutan komunikasi saya persilakan nanti bisa datang ke KSP, KSP akan mengundang kementerian BUMN. Maria kita ketemu diskusi kira-kira maunya kayak gimana," sambung Moeldoko.
(knv/fjp)
