Banyak Klaster Keluarga, Ini Cara Gubernur Banten Laksanakan PPKM Mikro

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 21:42 WIB
Wahidin Halim
Foto: Pemprov banten
Jakarta -

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, penanggulangan atau perlawanan terhadap COVID-19 berbasis komunitas harus dilakukan hingga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat desa/kelurahan.

Ia mengatakan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, harus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Peranan utama bupati/wali kota hingga kepala desa atau lurah, harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.

"Yang mengagetkan, sekarang muncul klaster-klaster keluarga. Ada keterbatasan untuk karantina di rumah. Sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang karantina untuk tempat singgah," ungkap Wahidin dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Ia juga menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh dan mengajak semua pihak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Salah satu solusinya yaitu dengan melakukan vaksinasi.

Dalam kesempatan Rapat Pembahasan PPKM Mikro di Provinsi Banten, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan hasil rapat dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa (9/2). Ia mengatakan Jokowi memberikan instruksi khusus ke Provinsi Banten tentang PPKM Mikro wilayah Tangerang Raya serta penguatan ekonomi melalui program belanja langsung secara padat karya. Ia juga mengungkapkan Jokowi mengapresiasi Provinsi Banten yang telah keluar dari zona risiko tinggi.

"Pelaksanakan PPKM Mikro skala RT/RW untuk dapat memaksimalkan program tersebut dengan Kampung Tangguh Nusantara yang dibina Polri untuk mengakselerasi penguatan posko tangguh di desa/kelurahan," ungkap Andika.

Ia juga menyampaikan distribusi vaksin tahap kedua akan diberikan apabila proses vaksinasi tahap pertama sudah selesai. Di Provinsi Banten masih ada Kabupaten/Kota yang belum selesai pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan tahap pertama. Sementara itu vaksin untuk umum atau mandiri akan diberikan pada Maret 2021.

Rapat yang dipandu oleh Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, juga diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Asep N Mulyana, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten A Bazari Syam, Kadinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Forkopimda Provinsi Banten, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar beserta Forkopimda Kabupaten Tangerang, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin beserta Forkopimda Kota Tangerang, Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie beserta Forkopimda Kota Tangerang Selatan, perwakilan Polda Banten, perwakilan Polda Metro Jaya, serta perwakilan Korem 052/ Wijaya Krama.



Simak Video "Mau Melakukan Perjalanan? Simak Aturan PPKM Jawa-Bali "
[Gambas:Video 20detik]
(mul/ega)