.webp)
Jhoni Allen Marbun adalah anggota Komisi V DPR. Dia berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Jhoni Allen masuk kembali ke DPR dengan cara tak biasa, ia mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf Amien selama pencalegan, meskipun Partai Demokrat menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Tanpa tedeng aling-aling Jhoni Allen menegaskan dukungan ke Jokowi karena tak ingin Prabowo yang diusung Partai Demokrat memimpin RI. "Saya melihat dalam konteks kepemimpinan nasional. Kalau kepemimpinan nasional terganggu, bangsa ini juga akan terganggu," kata Jhoni mengawali pendapatnya soal kepemimpinan nasional, Rabu (15/5/2019) lalu.
Jhoni yang mengaku sebagai salah satu deklarator Partai Demokrat ini juga menuturkan masyarakat di dapilnya lebih condong ke Jokowi. Menurut Jhoni, 95% warga Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Padanglawas, dan Padanglawas Utara mendukung Jokowi.
Lantas bagaimana dengan sikap Partai Demokrat saat menyadari anggotanya mendukung pasangan capres yang berbeda? Jokowi hanya bicara partainya adalah partai yang demokratis. Kemudian saat Jhoni terpilih menjadi anggota DPR hingga kini partainya juga tak pernah menjatuhkan sanksi apa pun.
Namun rupanya Partai Demokrat memproses disiplin Jhoni Allen Marbun terkait kasus lain, yakni keterkaitannya dengan isu kudeta Partai Demokrat Jhoni kini sedang diadili oleh Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat.
"Untuk kader yang terlibat, saat ini sedang dalam proses pendalaman di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai. Mekanisme internal ini kami lakukan berdasarkan AD/ART," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021).
"Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, dan kami akan melaluinya semuanya, karena kami taat azas dan penuh dengan kehati-hatian," sebut Herzaky.
Herzaky menegaskan isu kudeta kepemimpinan AHY tidak hanya melibatkan pihak internal. Ada pihak eksternal yang diduga turut 'bermain' untuk menggulingkan AHY.
"Keterlibatan pihak eksternal dalam gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat yang sah, terus mengerucut kepada salah satu pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo, dan mantan kader kami yang dulu kami pecat karena kasus korupsi," paparnya.
Sampai saat ini, ada tiga nama yang diduga terlibat isu kudeta Demokrat. Satu dari internal PD yang tak lain adalah Jhoni Allen Marbun, satu kader PD yang terjerat kasus korupsi, yaitu M Nazaruddin, dan satu pihak eksternal, yakni Kepala Staf Presiden Moeldoko. Partai Demokrat pun akan terus mendalami gerak-gerik pihak eksternal yang diduga terlibat isu kudeta partai.
Tonton juga Video: Surat AHY Terkait Kudeta Tak Dijawab Istana, Ini Respons PD
(van/gbr)
