Elit Jakarta Dituduh Provokasi Konflik di Papua

Jakarta - Solidaritas Nasional untuk Papua menyebutkan elit Jakarta dan Papua memprovokasi munculnya konflik horisontal di tanah Papua."Irjabar yang kelahirannya bukan merupakan keinginan rakyat Papua, melainkan politik pecah belah oleh Jakarta," kata Ketua Solidaritas Nasional untuk Papua, Bonar Tigor Naipospos, dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2006).Permainan Jakarta ini didukung oleh segelintir elit di Papua dan Irjabar yang tidak sabar ingin segera berkuasa dan mengeruk kekayaan di tanah Papua demi kepentingan pribadi.Ditengarai kemungkinan mereka akan menggunakan segala cara, seperti preman, demi mencapai tujuannya. Indikasi ke arah itu telah tampak dengan munculnya kelompok-kelompok massa pendukung Provinsi Irjabar. Salah satu aktivitasnya adalah mengintimidasi kelompok yang tidak atau kurang setuju adanya pemekaran provinsi Papua.Solidaritas Nasional untuk Papua menyatakan, pemerintah pusat hendaknya tetap melaksanakan UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 secara konsisten dan konsekuen. Mengacu pada UU Otsus Papua itu, maka pembentukan Provinsi Irjabar harus menunggu terpilihnya gubernur Papua yang baru.Pemekaran Provinsi Irjabar juga harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). "Jika Jakarta dan elit Irjabar tetap memaksakan kehendak agar Irjabr segera terbentuk tanpa melalui tahap-tahap sesuai UU 21/2001, maka adalah wajar jika muncul tuntutan diadakannya referendum mengenai perlu atau tidak berdirinya Irjabar," ujar Bonar.Sebelumnya, anggota DPD Papua Ishak Mandachan menuduh MRP melakukan kebohongan publik karena mengklaim rakyat Irjabar menolak pemekaran.Menanggapi hal itu, Bonar menyebutkan, pihaknya menolak adanya provokasi dari elit politik dalam proses perdamaian di tanah Papua. Apa yang terjadi sekarang di antara MRP dengan DPD tidak lebih adalah provokasi elit politik.Bonar mengajukan tawaran kompromi politik antara pemerintah pusat dan elit di Papua untuk menyepakati time frame 2-3 tahun bagi Provinsi Papua sebagai induk. Tujuannya untuk mempersiapkan secara matang dan bersungguh-sungguh berdirinya Irjabar, bukan semata gagasan Jakarta atau segelintir elit Papua. (san/)