RUU Pemilu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang belum disahkan hingga saat ini. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan 3 cara untuk menentukan nasib RUU Pemilu.
"Kita kan lagi menunggu Prolegnas disahkan, karena sudah terlanjur rapat kerja dengan Menkum HAM dan DPD. Nah, dalam rapat kerja itu RUU pemilu juga masuk. Kemudian Komisi II sudah mengirimkan ke Baleg. Namun, sampai hari ini kita belum harmonisasi, karena menunggu pengesahan prolegnas karena nggak ada yang boleh jalan sebelum Prolegnas disahkan," kata Supratman kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Cara pertama yang dimaksud Supratman adalah dengan mengelar rapat kerja antara Baleg, pemerintah, dan DPD. Dalam rapat tersebut dibicarakan perihal RUU Pemilu dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021.
"Satu, Prolegnas-nya nanti bisa dilakukan rapat kerja kembali dengan membubarkan RUU pemilu. Namun itu kan butuh waktu lagi, karena mesti rapat lagi," ungkap Supratman.
Cara kedua, Prolegnas Prioritas 2021 disahkan dengan catatan RUU Pemilu dikembalikan lagi ke Komisi II DPR. Ketiga, Baleg mengharmonisasi agar semua fraksi setuju revisi UU Pemilu dilakukan.
"Cara kedua Prolegnas disahkan dengan catatan mungkin Komisi II akan kita surati, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Cara ketiga, Baleg mengharmonisasi. Tapi kelihatannya kemungkinan ada penolakan dari fraksi-fraksi. Itu cara yang bisa kita tempuh," ungkap Supratman.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
