Singgung Grasi Annas Maamun, Hakim Sebut Pinangki Biasa Urus Perkara

Zunita Putri - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 18:53 WIB
Sidang pleidoi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari ditunda karena ayahnya meninggal dunia. Pinangki pun langsung menghadiri pemakaman dengan mata sembab.
Sidang vonis Pinangki Sirna Malasari. Foto: Ari Saputra
Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor mengatakan Pinangki Sirna Malasari sering 'mengurus' perkara berkaitan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA). Hakim mengungkapkan ini saat membaca pertimbangan vonis Pinangki.

Awalnya, hakim membacakan barang bukti elektronik berupa percakapan Anita Kolopaking dengan Pinangki. Hakim menyebut dalam percakapan itu ada bahasan tentang grasi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Menimbang bahwa dalam komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi whastaap, antara terdakwa dengan Anita Kolopaking dalam nomor urut 1 sampai dengan 14 pada tanggal 26 november 2019, pukul 6.13.29 pm sampai dengan 7.50.34 pm, ditemukan pula percakapan terdakwa terkait grasi Annas Maamun, percakapan ini membuktikan selain terkait dengan kasus Joko Tjandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerjasama dengan saksi dari Anita Kolopaking, khususnya terkait institsui Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung Republik Indonesia," ungkap hakim Ignasius Eko Purwanto saat membacakan pertimbangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

Hakim menilai percakapan Pinangki dan Anita itu membuktikan kalau Pinangki sering mengurus perkara. Perkara yang kerap ditangani berkaitan dengan Kejagung dan MA.

Dalam sidang ini, Pinangki divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Pinangki dinyatakan hakim terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA), dan melakukan TPPU, serta melakukan permufakatan jahat.

Pinangki melanggar Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pinangki juga bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

Selain itu, Pinangki melanggar pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU.

(zap/tor)