Firli Bahuri Sebut 2 Menteri yang Ditangkap di Eranya Langgar Rambu-rambu KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 18:14 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri memberi keterangan pers terkait OTT Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna. Ajay ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan rumah sakit.
Firli Bahuri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut KPK akan hadir dalam setiap program pemerintah. Firli menjelaskan kehadiran KPK dalam rangka memberikan rambu-rambu pencegahan tindak pidana korupsi di kementerian dan lembaga.

"Alhamdulillah pemerintah mendengar suara KPK, saran dan rekomendasi KPK. Bahkan di setiap kesempatan KPK hadiri dalam rangka memberikan rambu-rambu supaya tak terjadi korupsi," kata Firli dalam webinar 'Bersatu Melawan COVID-19' yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Senin (8/2/2021).

Firli mengungkap ada delapan rambu-rambu KPK yang disampaikan kepada kementerian/lembaga. Menurutnya, rambu-rambu itu yang telah dilanggar oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Jadi para menteri yang tertangkap kemarin (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) adalah para menteri yang melanggar rambu-rambu itu," ucap Firli.

Firli menyebut, dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, para pejabat kementerian/lembaga tak boleh melanggar rambu-rambu. Dia pun menjelaskan delapan rambu-rambu KPK yang dimaksud.

"Silakan melakukan program kegiatan apa saja, yang penting tidak melanggar rambu-rambu," katanya.

Berikut 8 rambu-rambu KPK:

1. Tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi;

2. Tidak menerima atau memperoleh feed back;

3. Tidak boleh ada unsur penyuapan. Supaya dapat pekerjaan dengan cara menyuap, baik sebelum dapatkan pekerjaan maupun setelah pekerjaan selesai;

4. Tidak mengandung unsur gratifikasi;

5. Tidak ada benturan kepentingan;

6. Tidak mengandung unsur kecurangan ataupun maladministrasi;

7. Tidak ada niat jahat untuk memanfaatkan kondisi darurat;

8. Jangan pernah ada pembiaran terhadap tindak pidana korupsi

"Jadi delapan rambu-rambu ini sudah kami sampaikan, jadi kalau ada pemimpin kementerian lembaga, pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu tadi, dan terjadi suatu tindak pidana, tentu kami bekerja secara profesional akuntabel kepastian hukum transparan dan menjunjung tinggi HAM," ujar Firli.

Firli menyebut KPK juga akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mengusung prinsip-prinsip peradilan pidana. Antara lain, kata dia, persamaan hak di muka umum.

"Seketika orang dikatakan tersangka maka, segera dilakukan pemeriksaan dan segera diajukan ke peradilan. Jadi kami tidak ingin bermain dalam penetapan tersangka," katanya.

"Yang pasti KPK bekerja dengan kepastian hukum, menimbulkan rasa keadilan, dan menimbulkan kebermanfaatan," sambungnya.

(fas/zak)