Survei LSI: KPK Masih Jadi Lembaga Paling Efektif Berantas Korupsi

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Minggu, 07 Feb 2021 19:18 WIB
Djayadi Hanan
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei pandangan pelaku usaha dan pemuka opini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. LSI menyebut mayoritas menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi lembaga paling efektif dalam menghadapi permasalahan korupsi.

"Penilaian pemuka opini terhadap efektivitas berbagai lembaga dalam menghadapi korupsi, yang dinilai masih efektif adalah KPK nomor 1, itu 69 persen menyatakan, jadi sekitar 70 persen lah upaya KPK masih dinilai efektif, diikuti Ombudsman, BPK, lalu presiden, dan BPKP serta MA. Tetapi ada 4 lembaga yang memperoleh nilai negatif dari pemuka opini, Kejaksaan Agung, polisi, pemerintah daerah, dan DPR. Ini dianggap negatif upaya efektivitas mereka dalam pemberantasan korupsi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam acara rilis survei secara daring, Minggu (7/2/2021).


Meski KPK masih menjadi yang tertinggi, Djayadi turut memberikan catatan. Dia menilai seharusnya kepercayaan publik terhadap KPK masih bisa lebih tinggi.LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada 17 Desember 2020-7 Januari 2021 dan kalangan pemuka opini pada 20 Desember 2020-25 Januari 2021. Populasi survei terhadap pelaku usaha berjumlah 1.000 responden, sedangkan pemuka opini 1.008 responden. Responden dari pemuka opini datang dari tiga latar belakang, yakni akademisi, LSM/ormas, dan media massa.

"Yang tertinggi itu KPK itupun 70 persen, mestinya lebih tinggi, itu yang bisa menjadi catatan juga," ujar Djayadi.

Djayadi menyebut pemuka opini masih belum puas terhadap efektivitas kinerja KPK. Namun, kalangan masyarakat umum masih 55% puas dengan kinerja KPK, meskipun, menurutnya, nilai itu masih rendah.

"Kalau tadi bicara efektivitas, bagaimana bicara kepuasan terhadap KPK, di kalangan pemuka opini nilainya negatif, 51% dari pemuka opini tidak puas dengan kinerja KPK, meskipun yang menyatakan puas masih banyak ya, 48%, jadi terbelah. Ini menjadi catatan khusus bagi KPK karena biasanya tingkat kepuasan terhadap KPK tinggi, kalau ini malah negatif menurut pemuka opini. Di kalangan masyarakat umum tingkat kepuasan terhadap KPK masih positif, yaitu 55 persen, meskipun tetap rendah jika dibandingkan sebelumnya yang umumnya kita mendapati kepuasan terhadap KPK itu tinggi," jelasnya.

Djayadi menyebut ketidakpuasan kinerja KPK dari pemuka opini paling banyak datang dari kalangan ormas dan media massa. Meskipun demikian, pemuka opini 66% masih menilai positif kinerja KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara.

"Tetapi ketika ditanya mengenai kinerja KPK dalam menjalankan tugas-tugas KPK, penilaiannya masih positif, misalnya 66% menyatakan kinerja KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan masih baik, kemudian 62% dalam hal pelaksanaan hukuman terhadap keputusan hakim atas kasus-kasus yang ditangani KPK, koordinasi dengan pemerintahan berwenang itu hampir 60% masih baik, monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara 59% menyatakan baik, yang paling kecil nilainya adalah tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi korupsi, nilainya masih positif tapi antara 50-60% lah," paparnya.

(run/ibh)