.webp)
Partai Demokrat (PD) khawatir dengan adanya kudeta terhadap Ketum Agus Harimurti Yudhono atau AHY. PD bicara terkait nasibnya yang akan tamat jika kudeta itu benar terjadi.
"Betapa sedihnya keluarga besar Partai Demokrat jika upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) ini benar-benar dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Saudara Moeldoko menjadi ketum yang baru, merebut dari tangan ketum hasil kongres yang sah dan demokratis," kata Sekjen PD, Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).
Riefky mengatakan pengambilalihan kepemimpinan melalui KLB tidak sesuai dengan konstitusi PD. Sedangkan, menurutnya, seluruh kader sudah memperjuangkan partai dengan cara yang benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," ujarnya.
"Nasib Partai Demokrat juga akan malang jika kemudian terjadi dua kepengurusan dua ketua umum yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara," lanjut Riefky.
Riefky mengatakan jika skenario itu terjadi, Partai Demokrat tidak lagi ikut dalam Pemilu 2024. Demokrat menegaskan pihaknya akan berjuang demi kelangsungan partai.
"Jika skenario buruk itu terjadi Partai Demokrat tentu tak lagi berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan pilkada mendatang. Karenanya demi nasib dan masa depan jutaan kader Partai Demokrat menghadapi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat ini, kami ingin berjuang baik-baik agar sekali lagi kedaulatan dan kelangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga," ujarnya.
Lebih lanjut, Riefky mengatakan gerakan pengambilalihan partai ini bukan pertama kali terjadi.
"Banyak preseden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai politik di Indonesia. Termasuk sejarah dan kemelut benturan di tubuh partai politik yang kemudian bagaimanapun akhirnya melibatkan tangan-tangan pemerintah," ujarnya.
Dia menyebut salah satunya yakni konflik PDI. Riefky mengungkit gerakan kudeta menurunkan Megawati oleh kubu Soerjadi.
"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini. Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan kongres luar biasa partai demokrasi Indonesia KLB PDI di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi tetapi ada campur tangan dan perlibatan pihak eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," tuturnya.
(eva/gbr)
