DPRD Kota Surabaya Dorong Akurasi Data Warga Penerima Bansos

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Jumat, 05 Feb 2021 11:43 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti
Foto: DPRD Surabaya
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk meneruskan pemberian bantuan tunai langsung kepada warga terdampak pandemi. Pihaknya mendorong Pemkot Surabaya untuk memastikan bantuan tersebut berlanjut dan tepat sasaran dengan cara melakukan akurasi data keluarga penerima manfaat.

"Ini gambaran penerima BST dari bulan April secara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), itu bertambah. KK-nya sekarang ada 259.470 KK yang saat ini menerima BST sampai tahap sembilan di bulan Desember 2020," kata Reni dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Sedangkan keluarga penerima manfaat di luar BST yang mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim sebanyak 93.673 KK. Jika kuota keluarga penerima manfaat tidak mengalami kenaikan di Surabaya, Reni berharap verifikasi data yang akan disampaikan ke pemerintah pusat nantinya dijadikan sasaran program BST ini akurat agar tepat sasaran.

"Saya menanyakan ke Dinas Sosial, banyak menerima masukkan dari teman-teman dewan dan beberapa pengaduan orang yang tidak dapat dan sebagainya selalu melakukan update," ungkap Reni.

Ia menyebutkan Pemkot Surabaya setiap bulan diminta untuk melakukan updating data. Sehingga pada bulan-bulan selanjutnya bisa tepat sasaran. Reni menambahkan pemerintah pusat akan melanjutkan pemberian BST hingga April 2021.

"Jadi sekarang Dinsos mengirimkan surat untuk melakukan verifikasi data. Jadi kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah. Harapannya itu diisi oleh benar-benar oleh MBR (masyarakat berkebutuhan rendah) tapi belum tersentuh BST," ucapnya.

Pada intinya, Reni meminta Pemkot Surabaya agar memastikan agar yang warga yang tidak mampu jangan sampai tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah.

"Oleh karena itu, yang BST perubahan itu mestinya mengakurasi data itu semakin akurat. Kalau ada perubahan-perubahan data setidaknya RT itu dilibatkan," ungkap Reni.

Kemudian terkait bantuan non-BST, Reni meminta agar Pemkot Surabaya segara memastikan bantuan yang dari Pemprov Jatim kelanjutannya seperti apa. Sebab, ada 93 ribu KK yang sebelumnya menerima bantuan.

"Sekarang yang dari Kementerian dapat dan (warga) yang ini belum. Kalau Provinsi melanjutkan ya alhamdulillah. Harapannya segera direalisasikan. Kalau tidak maka pemerintah kota mencari solusi yang cepat dengan menggunakan APBD," ujarnya.

Menurut Reni, cara yang bisa digunakan ialah dengan melakukan refocusing anggaran atau relokasi. Sebab hal tersebut mendasar dan bersifat sosial di samping untuk program penanganan kesehatan dan untuk pemulihan ekonomi. Sedangkan APBD Kota Surabaya tahun 2021 yang telah diketuk di DPRD senilai Rp 9,8 triliun. Sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan Rp 15 miliar.

"Berdasarkan Kemendagri nomor 20 pada masa pandemi, kepala daerah diperkenankan melakukan perubahan yang terpenting adalah melaporkan ke DPRD, Kalau sudah laporan selanjutnya akan dimasukkan PAK tapi tidak harus menunggu PAK," ungkap dia.

Sementara itu, Reni juga mendorong Pemkot membuat sistem pengaduan terpadu. Sistem pengaduan itu dibutuhkan apabila menemukan kasus warga yang sebelumnya dapat bantuan, tapi selanjutnya tidak menerima.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemkot membuat sistem pengaduan di tingkat kelurahan. Agar warga bisa jelas menyampaikan dan kelurahan bisa menyampaikan," tandasnya.



Simak Video "Ini Daftar Bansos yang Didapat di 2021"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/ega)