Warga Kota Jambi menolak adanya rehab pagar gedung DPRD Kota Jambi dengan dana Rp 1,3 miliar. Namun, proyek itu tetap akan berjalan sesuai rencana.
Rehabilitasi pagar gedung DPRD Kota Jambi dikerjakan oleh Dinas PUPR Pemkot Jambi menggunakan dana APBD. Proyek akan dimulai pada Maret 2021 dengan target selesai Juni 2021.
Menanggapi rencana itu, warga kecewa karena proyek dikerjakan saat masa pandemi virus Corona (COVID-19). Anggota Dewan dianggap tidak memiliki rasa peka dan empati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menilai harusnya sebagai wakil rakyat lebih paham dan lebih peka akan kondisi saat ini. Dengan anggaran sebesar itu, saya nilai lebih baik diperuntukkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Jambi, terutama untuk mengatasi kemiskinan di Kota Jambi di tengah pandemi Corona saat ini," kata salah satu warga Jambi, Amrizal, Selasa (2/2/2021).
Amrizal menilai uang pagar DPRD Kota Jambi masih layak. Seharusnya, anggaran dialokasikan untuk kebutuhan dan proyek lainnya.
"Tanpa diperbaiki pun pagar itu juga masih layak, bagusnya sih menurut saya uang APBD miliaran itu digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat," ujar Amrizal.
Warga Jambi lainnya, Nanda, juga menilai rehab pagar DPRD Kota Jambi tak ada manfaatnya. Dia menyebut anggaran perbaikan pagar lebih baik dipakai untuk membantu ekonomi warga.
"Proyek pagar itu saya rasa sifatnya tidak terlalu urgent jadi ada baiknya mereka gunakan uang APBD itu untuk membantu masyarakat Kota Jambi," kata Nanda.
Pengurus HMI cabang Jambi ini juga meminta para anggota dewan membatalkan proyek tersebut. Dia mengatakan perbaikan pagar gedung DPRD Jambi tak ada manfaatnya bagi rakyat.
"Baiknya proyek itu dibatalkan demi kebutuhan masyarakat banyak," ujar Nanda.
Pemkot Jambi dan DPRD berencana untuk tetap membangun pagar miliaran tersebut. Simak di halaman berikutnya.
Proyek Pagar Jalan Terus
Anggota DPRD Kota Jambi Junaidi tetap menganggap perbaikan pagar DPRD penting di tengah masa pandemi dan penolakan warga. Menurutnya, pagar gedung Dewan terlalu pendek.
"Menurut saya, pagar kantor DPRD itu sudah selayaknya diperbaiki karena ini juga sudah lama tidak diperbaiki dan ini juga demi keamanan juga. Yang pertama, kantor DPRD itu pernah diterobos oleh para pendemo dari pelajar yang mudah masuk melewati pagar, apalagi pagar itu juga sudah rendah sekali, jadi gampang dimasuki orang. Kondisi pagar yang sekarang juga dinilai tidak aman karena di gedung DPRD itu kan banyak arsip-arsip di sana, jadi untuk antisipasi keamanan," kata Junaidi, Kamis (4/2).
Soal dikaitkan dengan pandemi, politikus PDIP ini menyebut sudah banyak dana dialokasikan untuk penanganan pandemi. Perbaikan pagar gedung DPRD Kota Jambi pun sudah diajukan sejak 2009.
"Jadi ini bukan di saat masa pandemi Corona diajukannya. Saya ini juga sudah tiga kali periode menjadi anggota DPRD Kota Jambi dan memang pagar itu sudah lama sekali tidak diperbaiki. Kondisinya juga sudah rendah dan mesti diperbaiki juga kan. Jadi saya tetap setuju jika pagar itu diperbaiki, namun itu bukan direhab ya, tetapi dirombak habis dengan anggaran segitu," ujar Junaidi.
Sementara itu, Dinas PUPR Kota Jambi mengatakan rehabilitasi pagar gedung DPRD Kota Jambi dengan anggaran Rp 1,3 miliar tetap berlanjut. Pemkot akan melakukan perbaikan meski ada penolakan dari warga.
"Ya ini kan kita yang menganggarkan untuk perbaikan pagar itu, karena kan gini... pagar di Pemkot Jambi sudah dibangun, jadi harus sama untuk pagar di DPRD juga diperbaiki. Pengerjaan ini akan tetap dilaksanakan tahun ini," kata Kabid Cipta Karya PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra, Kamis (4/2).
Pagar Gedung DPRD Kota Jambi akan dibangun ulang. Nantinya, pagar yang baru bakal setinggi 2,5 meter dan memiliki gapura baru.