Anggota DPRD DKI Jakarta setuju dengan usulan Anggota DPR RI terkait penerapan lockdown akhir pekan di DKI Jakarta. Namun, lockdown akhir pekan di Jakarta benar-benar diterapkan secara sungguh-sungguh.
"Kami memahami dan setuju dengan DPR RI yang mengusulkan lockdown akhir pekan. Tapi kembali harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
"Lockdown akhir pekan bila dijalankan pelaksanaannya harus kembalikan seperti kebijakan awal pandemi pada bulan Maret-April 2020," sambungnya.
Oman kemudian menyoroti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI saat ini. Dia menyebut lonjakan kasus malah terjadi saat kebijakan itu diberlakukan.
"Lonjakan terjadi di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperketat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) versi pemerintah pusat belum efektif untuk membendung penularan," katanya.
Dengan demikian, Oman meminta agar PPKM yang saat ini berlaku di Jakarta agar dievaluasi. Menurutkan pengawasan selama pengetatan ini terlalu longgar.
"Dari awal pandemi Gubernur DKI Jakarta sudah mewacanakan lockdown. Tapi tidak disetujui pemerintah pusat. Kita musti lihat lagi, evaluasi pelaksanaan PSBB diperketat atau PPKM. Pengawasannya terlalu longgar," jelasnya.
Tawaran lockdown di akhir pekan ini disampaikan oleh anggota komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan hal ini merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.
"Tawaran saya adalah mencoba memadukan PSBB atau PPKM dengan apa yang saya sebut dengan 'lockdown akhir pekan'," ujar Saleh ketika dihubungi detikcom, Minggu (31/1/2021).
Tonton video '4 Arahan Baru Jokowi Saat PPKM Tak Lagi Efektif Tangkal Corona':
