.webp)
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika ingin melaksanakan usulan pemberlakuan lockdown akhir pekan. Namun, untuk saat ini PKS meminta DKI melakukan penerapan 3M dan 3T dengan baik.
"Untuk DKI sendiri harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, karena DKI berada di pusaran pusat kekuasaan. Namun tetap harus ada kajian yang mendukung hal tersebut (lockdown akhir pekan)," kata Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Nasrullah mengatakan usulan lockdown akhir pekan saat ini masih dikaji secara komprehensif. Dia menyebut saat ini DKI masih melanjutkan PSBB ketat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Langkah lockdown masih dalam kajian yang mendalam dalam berbagai sisi. Jadi untuk sementara masih melanjutkan langkah sebelumnya," jelasnya.
Guna menurunkan angka penularan virus Corona di Ibu Kota, Pemprov DKI harus mengoptimalkan penerapan PSBB ketat. Beberapa langkah itu kata Nasrullah yaitu dengan memperkuat protokol kesehatan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) serta penerapan 3T dengan baik.
"Langkah yang efektif; satu, harus tetap melaksanakan pesan ibu 3M. Dua, tugas bapak 3T (testing, threshing dan treatment) berjalan dengan baik dan terkoordinasi. tiga, libatkan peran informal leader," katanya.
Opsi lockdown akhir pekan ditawarkan Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partanonan Daulay untuk wilayah zona merah dan oranye COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Jokowi.
"Usulan dari teman-teman DPR saya kira disampaikan saja kepada pemerintah, kepada presiden, kepada satgas pusat. Kami di Pemprov DKI juga nanti Pak Gubernur akan mengkaji, menganalisa, dan membahas," kata Riza di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/2).
Tonton video '4 Arahan Baru Jokowi Saat PPKM Tak Lagi Efektif Tangkal Corona':
