Otonomi Khusus = Federalisme!

Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mukhti Fajar mengatakan, makna negara kesatuan dengan bentuk otonomi yang seluas-luasnya dan berbagai pengakuan daerah istimewa dan khusus seperti di Indonesia, sebenarnya sudah ada nuansa federalisme."Walaupun labelnya negara kesatuan, tapi nuansa itu ada," kata Mukhti Fajar pada wartawan di sela-sela seminar tentang RUU Pemerintahan Aceh di kantor lembaga Kemitraan, Gedung Surya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (9/2/2006).Dalam pandangan Mukhti, masalah RUU Aceh ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh saja namun juga terjadi di daerah lain yang mungkin tidak puas dengan pemberlakuan otonomi daerahnya.Namun pemerintah merasa takut jika Aceh akan melepaskan diri jika UU tentang pemerintahan Aceh ini mulai diberlakukan. Dia menjelaskan, konsep NKRI saat ini sudah berubah. "Dulu otonomi itu merupakan otonomi nyata. Kalau sekarang ini seluas-luasnya," ujar dia.Mukhti mengatakan, bahwa semua ini adalah sebuah proses bernegara. "Jiwa dari otonomi daerah di Indonesia tidaklah seragam akan tetapi beragam. Jadi kalau pemerintah sudah memberlakukan otonomi tersebut artinya pemerintah tidak usah takut," katanya.Dalam kesempatan itu Mukhti mengusulkan diterapkannya one state multisystem seperti Cina."Di Cina itu kan Hongkong masuk, tapi pemerintahan tidak harus sama dengan di Cina daratan. Seperti itulah one state multisystem. Saya kira sistem itu patut dipertimbangkan," ujar dia.Jadi menurut dia, masalah Aceh ini sama saja jika dibandingkan dengan otonomi daerah lain. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan dikhawatirkan. Konsep itu pun tidak bertentangan dengan negara kesatuan. (san/)