AHY Ungkap Upaya Kudeta PD, Moeldoko: Pemimpin Jangan Mudah Baperan!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 19:49 WIB
Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, angkat bicara soal isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (PD) yang dilemparkan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko balas meminta pemimpin jangan baperan.

"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing," kata Moeldoko dalam jumpa pers virtual, Senin (1/2/2021).

Moeldoko sebelumnya menceritakan soal tamu-tamu yang menemuinya, mengobrol, dan curhat. Dia tidak menyebut secara spesifik siapa 'tamu' yang menemuinya itu namun mengatakannya sebagai 'anak buah' pemimpin yang dia singgung.

"Kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana mana saja, ya borgol saja," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, AHY mendadak menggelar jumpa pers pada Senin (1/2/2021). Dia sebelumnya menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY mengaku sudah mendengar sejumlah kesaksian terkait gerakan politik ini. Menurut AHY, kesaksian itu menyebutkan orang-orang lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi terlibat. AHY menyebut kesaksian dari gerakan politik ini juga menyebutkan dukungan dari sejumlah menteri.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucap Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY menyebut pelaku gerakan tersebut terdiri atas kalangan internal kader aktif hingga mantan kader yang sudah dipecat. Ada pula kader yang sudah keluar dari PD, tapi membuat gerakan pengambilalihan PD.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu," ujar AHY.

"Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," sambungnya.

(imk/tor)