Kepala BP2MI Minta Pemerintah Beri Vaksin COVID Untuk PMI yang Akan ke LN

ADVERTISEMENT

Kepala BP2MI Minta Pemerintah Beri Vaksin COVID Untuk PMI yang Akan ke LN

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 31 Jan 2021 22:12 WIB
Kepala BP2MI,Benny Rhamdani (dok. BP2MI).
Foto: Kepala BP2MI,Benny Rhamdani (dok. BP2MI).
Jakarta -

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengirimkan surat kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia meminta agar vaksin COVID-19 juga disiapkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bertolak ke luar negeri.

"Saya mengirim surat kepada menteri BUMN, saya minta jadwal untuk bertemu, dari sekian juta vaksin yang disiapkan untuk masyarakat Indonesia maka isu vaksin utuk pekerja migran yang akan berangkat ke negara penempatan itu juga menjadi penting dan mudah-mudahan tentu kita mendapatkan kuota dan alokasi vaksin untuk para calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke negara-negara penempatan," kata Benny di Kantor BP2MI, Jl. MT Haryono, Jakarta, Minggu (31/1/2021).

Melalui surat ini, Benny mengingatkan agar pemerintah tak melupakan pemberian vaksin COVID-19 untuk PMI. Sebab saat ini banyak negara menutup aksesnya bagi pendatang karena virus COVID-19.

"Tapi vaksin itu menjadi penting agar kita tidak ingin ada PMI yang ketika tiba di negara penempatan seperti halnya dalam beberapa kasus di Taiwan kemudian mereka dinyatakan positif, karena itulah akhirnya Taiwan menutup masuknya para pekerja migran indonesia ke negara Taiwan," ungkapnya.

Menurutnya, keselamatan jiwa PMI sama pentingnya dengan keselamatan bangsa Indonesia. Hanya saja, sebut Benny, Indonesia pasti akan kesulitan apabila tidak bisa menjamin PMI yang disalurkan ke luar negeri terlindung dari COVID-19.

"Kalau vaksin tidak menjadi prioritas bagi PMI maka akan berdampak kepada PMI itu sendiri, berdampak kepada Indonesia. Artinya keselamatan jiwa, keselamatan kesehatan PMI itu sama dengan keselamatan warga yang lain tapi bedanya jika PMI dinyatakan positif ketika tiba di wilayah penempatan, negara tersebut akan menutup dengan kebijakan tidak menerima PMI ke negara penempatan. Artinya akan banyak PMI yang kehilangan pekerjaan dan itu berdampak bagi ekonomi negara kita," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Benny juga memaparkan sepanjang tahun 2020 sebanyak 162 ribu PMI dipulangkan ke Indonesia dari negara penempatannya. Selain itu, sebanyak 700 PMI yang meninggal dunia diantarkan ke keluarganya.

"Kurang lebih 700 jenazah yang tiba dari negara-negara penempatan di Indonesia yang kemudian kita jemput di bandara dengan ambulans dan kita langsung antar ke kampung halaman dengan pembiayaan negara," ungkapnya.

"Yang sakit ini sudah menembus 470 orang, yang sakit terakhir yang struk saya menjemput PMI dari taiwan, semua PMI yang sakit kita jemput di bandara kemudian kita rujuk ke RS Polri yang biaya perawatan hingga sembuh itu ditangani juga oleh negara dalam hal ini BP2MI," lanjutnya.

(dwia/dwia)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT