Pemerintah mengeluarkan surat edaran yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Indonesia (FPI). Politikus PKB Luqman Hakim menilai aturan tersebut terlambat untuk diterbitkan.
"Aturan ini bentuk keseriusan pemerintah untuk menegakkan disiplin ASN sebagai pelayan rakyat. Meskipun, menurut saya, agak telat diterbitkan. ASN merupakan perangkat negara untuk melayani rakyat," ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).
Lebih lanjut Luqman mengatakan organisasi terlarang juga telah melakukan penyusupan hingga pembinaan terhadap ASN. Ia pun mencontohkan kasus Wakil Dekan UNPAD yang dicopot dari jabatannya karena sempat tergabung dalam ormas HTI.
"Menurut saya, organisasi terlarang seperti HTI, selama telah melakukan penyusupan, merekrut, dan membina sejumlah oknum ASN. Contohnya, awal tahun ini kita mendengar ada seorang wakil dekan di Unpad yang dicopot karena terlibat HTI," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu pun mengatakan pemerintah sejak dahulu seharusnya membuat aturan pelarangan ASN terlibat dalam organisasi terlarang. Khususnya organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
"Seharusnya sejak awal dibikin aturan yang melarang dan menghukum ASN jika terlibat pada organisasi atau kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945," katanya.
Luqman juga meminta agar ada tindak lanjut terhadap SE soal pelarangan ASN yang berafiliasi dengan ormas terlarang itu. Ia berharap pemerintah dapat melakukan pemetaan dan profiling ASN di seluruh Indonesia.
