Round-Up

Untung Rugi Pilkada Dipercepat bagi Capres di 2024

Round-Up - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 07:20 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Foto: dok. detikcom
Jakarta -

Polemik gelaran Pilkada yang dijadwalkan digelar pada 2022 dalam draft RUU Pemilu masih berlanjut. Beberapa pihak pun bicara untung jika Pilkada dipercepat, tak serentak dengan Pilpres 2024.

Untung rugi mempercepat gelaran Pilkada itu salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari. Menurutnya, ada sejumlah partai yang mencari atau mempertahankan jagoannya untuk Pilpres 2024. Salah satunya melalui jalur awal, yakni Pilkada 2022.

"Jadi ada partai-partai yang mencari jagoan atau mempertahankan jagoan, ya misalnya mau mencari calon presiden baru atau alternatif di luar yang ada sekarang ini melalui Pilkada Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim, terutama Pilkada Jakarta, karena Jakarta lah pilkada rasa pilpres," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Nama Anies pun tersebut dipertahankan partai tertentu untuk maju pada capres 2024. Mengawali pencapresan itu, Anies dinilai bisa memulai dari Pilkada DKI 2022 jika tetap digelar.

"Kemudian juga yang ingin mempertahankan nama-nama yang ada sekarang, misalnya Anies di Jakarta. Kalau tidak pilkada, maka kemudian Anies tidak menjabat 2022-2024, karena diisi Plt," ujar Qodari.

Kemudian, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno juga menyebut ada nama-nama kepala daerah yang potensial untuk Pilpres 2024. Nama yang disebut Adi, sama dengan yang disebut oleh Qodari, yaitu Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Adi menilai nama-nama itu harus menjaga stamina politiknya jika tidak ada Pilkada pada 2022 dan 2023.


"Kalau 2022 dan 2023 ini tidak ada pilkada, maka nama-nama yang beken yang selalu dicanangkan untuk capres 2024 ya memang harus bersusah payah untuk menjaga stamina politik mereka," kata Adi Prayitno kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

"Karena mereka ini populer disebut layak capres karena posisi mereka sebagai gubernur saat ini," lanjutnya.

Dia lantas memaparkan kondisi yang terjadi ketika mereka tak lagi menjabat sebagai kepala daerah. Maka, tokoh-tokoh yang digadang-gadang maju dalam pertarungan Pilpres akan kehilangan panggung politik.

"2022 Anies itu udah nggak gubernur, 2023 Ganjar, Ridwan Kamil nggak gubernur. Termasuk Khofifah. Artinya bagi Anies ada dua tahun lebih kehilangan panggung politiknya sebagai Gubernur. Begitu juga dengan Ganjar dan Ridwan Kamil," ungkapnya.

Dia juga menilai bahwa alasan mengapa nama-nama mereka dicanangkan untuk Pilpres 2024. Menurutnya, mereka bisa jadi korban politik.

"Kalau mau bicara korban politik dengan tidak adanya pilkada di 2022 dan 2023, ya, nama-nama itu. Kenapa Anies disebut, Ganjar disebut, Ridwan Kamil disebut, karena mereka sebagai gubernur yang disorot. Kalau tidak jadi gubernur apakah disorot? Saya kira tidak, karena akan muncul pemain baru yang mengambil posisi itu," ujarnya.

Bagaimana sikap parpol dalam wacana itu? Simak di halaman selanjutnya.

Tonton juga video 'Silang Pendapat Parpol soal Pilkada, Pilih 2022 atau 2024?'

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2