Indeks Persepsi Korupsi RI Anjlok, MAKI Harap MK Batalkan Revisi UU KPK

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 07:13 WIB
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.
Foto: Boyamin Saiman (Farih/detikcom)
Jakarta -

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia mengalami penurunan di 2020 sebanyak 3 poin dibanding tahun sebelumnya. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut kondisi ini memalukan karena indeks persepsi korupsi mengalami penurunan.

"Terus terang saja saya malu sebagai aktivis antikorupsi berjuang sejak tahun '99 dengan berharap indeks ini makin naik-makin naik dan itu pun sebenernya kalau di bawah level 50 berartikan di bawah separuh, tapi ini kemudian turun lagi, yang dari 40 menjadi 37," kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Menurut Bonyamin ada sejumlah indikator yang membuat indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami penurunan. Boyamin menyebut mulai dari revisi UU KPK hingga adanya pelanggaran kode etik pimpinan KPK.

"Revisi UU KPK, terus terpilihnya pimpinan KPK yang kontroversi Pak Firli, terus ditambah lagi laporanku tentang dugaan pelanggaran kode etik yaitu bergaya hidup mewah naik helikopter, ini sudah sangat kecewa dari satu paket di revisi UU KPK, terpilihnya pimpinan KPK kontroversi, ditambah lagi pelanggaran kode etik. Jadi kemudian masyarakat menjadi tidak percaya lagi terhadap KPK," ujarnya.

Tak hanya KPK, Bonyamin juga menyinggung sejumlah lembaga penegak hukum lainnya. Mangkraknya sejumlah kasus diduga menjadi salah satu faktor menurun indeks persepsi korupsi.

"Di lembaga lain juga belum berprestasi banyak, di posisi Kejaksaan Agung juga begitu," ucap Boyamin.

"Di kepolisian juga begitu banyak perkara yang mangkrak," tambahnya.

Lantas bagaimana perbaikan indeks persepsi korupsi ke depan menurut Boyamin? Dia menyebut dibatalkannya revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk perbaikan ke depan, salah satunya revisi UU KPK dibatalkan dan itu saya masih berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan itu, karena proses persetujuan di DPR kan secara formal tak dipenuhi atau cacat, sistem votingnya secara pengertian saya tidak sah, karena ada yang tidak setuju tapi tidak dilakukan voting, langsung diketok pimpinan, harusnya kan voting dulu, itu ada cacatnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan korupsi, merespons turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020. Istana menyinggung strategi nasional pencegahan korupsi dari hulu hingga hilir.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2