Partai Demokrat (PD) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menilai penurunan tersebut tanda korupsi subur di era pemerintahan Jokowi.
"Berita ini mengkonfirmasi bahwa di era rezim Jokowi korupsi tumbuh subur karena rezim permisif dengan korupsi," kata Benny saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).
Benny menyebut pada era Jokowi KPK diperlemah. Sehingga demikian berimbas pada tumbuh suburnya korupsi.
"Di era Jokowi KPK yng menjadi simbol perlawanan korupsi diperlemah dan seiring dengan itu korupsi di mana-mana tumbuh subur," ucapnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini meminta agar Jokowi melakukan evaluasi terkait penurunan indeks tersebut. Jika tidak, kata dia, ini nantinya bisa berdampak pada investasi di Indonesia.
"Indeks ini harus menjadi bahan evaluasi untuk rezim Jokowi, karena jika dibiarkan maka investasi ke Indonesia sulit masuk. Investor enggan tanamkan modalnya di Indonesia karena birokrasinya sangat korup," ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga meminta agar Jokowi memimpin langsung pemberantasan korupsi demi menjaga citra Indonesia di mata negara lain. Karena menurutnya bebas prasyarat agar Indonesia maju adalah bebas dari korupsi.
"Presiden Jokowi harus memimpin sendiri gerakan berantas korupsi di Indonesia agar bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia di bawah Presiden Jokowi memang serius memerangi korupsi. Negara dengan bebas korupsi adalah prasyarat untuk Indonesia maju," imbuhnya.
