Banyak Celah, BRR Rawan Korupsi

Jakarta - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias diakui rentan korupsi. Sebab, banyak celah yang memungkinkan pihak yang terkait dalam BRR melakukan korupsi. Di mana saja celah itu? Salah satu contohnya adalah pimpinan proyek yang biasanya adalah pemerintah daerah, kontraktor, serta banyak pihak lain yang ikut terlibat."Dari pemerintah juga sangat mungkin. Contohnya pimpro yang biasanya adalah pemerintah daerah," kata Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto usai pertemuan BRR di Hotel Santika, Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/2/2006).Namun Kuntoro berpendapat, BRR sudah menyiapkan sejumlah tameng untuk menanggulangi terjadinya korupsi itu antara lain BRR memiliki satuan antikorupsi yang bertugas mengawasi dan menginvestigasi setiap kegiatan yang dilakukan BRR. Belum lagi BPK dan auditor internal yang siap mengaudit setiap pemasukan dan pengeluaran BRR."Tim pengawas kita sudah berlapis-lapis," tegas Kuntoro.Kuntoro juga mengatakan, BRR tetap harus hati-hati terhadap tindakan-tindakan korupsi meski sudah ada tameng-tameng tadi. Sebab korupsi tetaplah musuh nomor satu.Pemulihan Aceh oleh BRR, menurutnya,akan berlangsung selama 4 tahun, dan tahun ini fokus pembangunan perumahan rakyat. Total rumah yang akan dibangun mencapai 120 ribu unit. Hingga saat ini sudah ada 16.205 unit rumah permanen yang sudah selesai dibangun dan 13.493 dalam tahap penyelesaian.Dikatakan dia, pertengahan 2007 nanti, seluruh kepala keluarga (KK) korban tsunami sudah dapat menempati rumah permanen. Dalam pembangunan rumah itu, Kuntoro mengatakan, BRR banyak mengalami hambatan, salah satunya adalah bahan baku kayu yang sangat terbatas. Karena itu Kuntoro mengusulkan razia illegal logging kalau bisa tidak dijual tapi dihibahkan untuk Aceh."Jangan dijual, kalau dijual sama aja melegalisasi kayu hasil curian," ujarnya. (san/)