Dihukum Bayar Utang USD 2,5 Juta ke Otto Hasibuan, Ini Respons Djoko Tjandra

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 28 Jan 2021 15:08 WIB
Sejumlah anggota Polri menjadi saksi di sidang lanjutan untuk terdakwa Djoko Tjandra. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Djoko Tjandra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra angkat bicara terkait putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Otto Hasibuan ke Djoko Tjandra tentang pembayaran utang imbalan jasa sebesar USD 2,5 juta. Seperti apa?

"Masih berjalan itu, belum, belum selesai," ujar Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2021).

Djoko Tjandra mengaku masalahnya dengan Otto masih dalam proses. Dia mengaku telah meminta waktu untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Bukan banding, itu masih dalam proses, masih belum selesai, saya minta waktu," kata Djoko Tjandra.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Otto Hasibuan ke Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra terkait pembayaran utang imbalan jasa. Djoko Tjandra diwajibkan membayar utang kepada Otto sebesar USD 2,5 juta.

"Mengadili, mengabulkan PKPU yang diajukan pemohon terhadap termohon untuk seluruhnya dengan segala akibat hukum, menetapkan PKPU sementara selama 45 hari sejak putusan ini diucapkan, menunjuk hakim Agus Suhendro, hakim Pengadilan Niaga sebagai pengawas, Heribertus Hera Soekardjo, Agus Dwiwarsono, dan Wendy Suyoto, kurator dan pengurus sebagai tim pengurus PKPU," ujar hakim ketua saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Selasa (27/10/2020).

Hakim mengatakan Djoko Tjandra dan Otto Hasibuan awalnya menyepakati perjanjian legal fee sebesar USD 2,5 juta untuk mengawal perkara Djoko Tjandra. Namun Djoko Tjandra mencabut kuasa Otto pada 15 Agustus 2020. Terkait adanya perjanjian itu, hakim mengatakan kesepakatan fee itu masih tetap berlaku walaupun Djoko Tjandra mencabut kuasa.

"Berdasarkan bukti P3, konfirmasi fee atau perjanjian tentang legal fee ruang lingkup pekerjaan yang disepakati USD 2,5 juta, yang ditulis tangan dan perjanjian ditandatangani oleh pemohon dan termohon. Pemohon telah lakukan langkah demi membela kepentingan termohon. Namun termohon mencabut kuasa yang diberikan ke pemohon pada 15 Agustus 2020 sehingga tidak lagi lakukan kewajibannya," ucap hakim.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti pemohon dan termohon ada kesepakatan atau perjanjian yang saling ikatkan diri pemberi dan penerima kuasa dengan fee USD 2,5 juta dan telah dicabut, namun menurut majelis dicabutnya kuasa tidak mengurangi hal pemohon meminta kewajiban yang telah disepakati," sambung hakim.

Seperti diketahui, Otto pernah mengaku menerima permintaan keluarga terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, untuk menjadi pengacara. Otto mengatakan saat ini telah resmi menjadi pengacara Djoko Tjandra.

Namun, pada kenyataannya, kini Djoko Tjandra telah menggandeng dua pengacara lain untuk menghadapi kasus yang menjeratnya. Kedua pengacara itu ialah Soesilo Aribowo dan Krisna Murti.

(zap/mae)