.webp)
Ketua DPP PKB Faisol Riza menilai wajar jika ada yang menyimpulkan bahwa parpol-parpol mendorong Pilkada 2022 sebagai panggung untuk Gubernur Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Meski begitu, Faisol menyebut Pilkada 2022 itu juga menguntungkan kepala daerah lainnya, seperti Ridwan Kamil dan Khofifah.
"Wajar saja kalau ada yang melihat seperti itu dan menyimpulkan siapa yang memenangkan pembahasan UU Pemilu ini, maka dia (Anies Baswedan) sudah punya separuh modal memenangkan Pilpres 2024," kata Faisol saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).
Faisol mengatakan ada benarnya jika pilkada dilaksanakan pada 2022 bisa menguntungkan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Meski demikian, Faisol juga menyebut kondisi ini juga menguntungkan kepala daerah lain, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada benarnya. Tapi tidak boleh dilihat hanya Anies. Ada Ridwan Kamil dan Khofifah," ucapnya.
Terlepas dari itu, Ketua Komisi VI DPR RI ini juga mengatakan pilpres tidak ditentukan dari sekadar Pilkada 2022. Menurutnya, pilpres ditentukan oleh suara hati rakyat, yang tidak bisa dibohongi atau direkayasa.
"Tapi, jangan dilupakan bahwa pilpres ditentukan oleh suara hati rakyat. Seperti kita memilik Pak Jokowi, ternyata memang tidak keliru. Tidak bisa dibohongi atau direkayasa," ujarnya.
Lebih jauh Faisol menyebut Pilkada 2022 atau Pilkada 2024 sama-sama memiliki kelemahan. Karena itu, dia menilai UU Pemilu kali ini bisa jadi titik balik bagi Indonesia.
"2022 atau 2024 sama-sama ada kelemahannya. UU Pemilu kali ini seperti titik balik perubahan zaman seperti saat reformasi 98-99. Makanya memerlukan perhatian kita semua agar kemajuan demokrasi dapat terjamin sampai beberapa dekade di masa yang akan datang," ungkap Faisol.
Seperti diketahui, sejumlah pengamat politik menilai ada sejumlah partai yang mencari atau mempertahankan jagoannya untuk Pilpres 2024. Salah satunya melalui jalur awal, yakni Pilkada 2022.
Nama Anies pun disebut dipertahankan partai tertentu untuk maju pada capres 2024. Mengawali pencapresan itu, Anies dinilai bisa memulai dari Pilkada DKI 2022 jika tetap digelar.
"Jadi ada partai-partai yang mencari jagoan atau mempertahankan jagoan, ya misalnya mau mencari calon presiden baru atau alternatif di luar yang ada sekarang ini melalui Pilkada Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim, terutama Pilkada Jakarta, karena Jakarta lah pilkada rasa pilpres," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).
Karena itu, ada partai yang mendorong Pilkada DKI 2022 tetap digelar. Jika ada Anies menang, bisa menjadi tiket untuk Pilpres 2024.
"Tetapi kalau Anies maju, dia dapat panggung pilkada dan apabila menang terpilih kembali, maka akan punya panggung lagi di pemerintahan selama 2 tahun. Mungkin partai-partai yang ingin Anies jadi capres itu mendorong agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap ada, dengan kata lain meminta pilkada total serentak mundur dari 2024 jadi 2027," ucapnya.
Senada dengan Qodari, pengamat politik UIN, Adi Prasetyo, menilai Pilkada DKI 2022 menjadi panggung Anies Baswedan. Jika Pilkada 2022 tak digelar, Anies kehilangan panggung untuk 2024.
(maa/gbr)
