Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan kebijakan pemerintah soal kedatangan 153 WNA asal China di Bandara Internasional Soekarno Hatta, pada Sabtu (23/1) kemarin. Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan agenda pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengkritik langkah Ditjen Imigrasi yang menyatakan bahwa 153 WNA asal China masuk ke dalam kelompok yang dikecualikan dengan berbagai alasan-alasan pembenaran di masa pelarangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia.
"Pengecualian ini sangat tidak adil dan tidak menunjukkan ketegasan pemerintah dalam memutus COVID-19," ungkap Syarief dalam keterangannya, Selasa (26/1/2021).
Padahal, kata dia, beberapa waktu yang lalu pemerintah melakukan pelarangan keluar masuk Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA). "Kebijakan ini sudah baik namun diciderai dengan masuknya WNA asal China tersebut yang merupakan negara episentrum awal COVID-19," tuturnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut seharusnya WNA asal China itu tidak boleh masuk ke Indonesia selama diberlakukannya pelarangan WNA yang diumumkan Menko Perekonomian.
"Kita tidak bisa memastikan bahwa WNA tersebut betul-betul tidak menjadi klaster baru COVID-19 di Indonesia," ungkapnya.
Syarief menyebut jumlah kasus positif COVID-19 sudah hampir mencapai 1 juta kasus dan 27 ribu di antaranya meninggal dunia. "Pemerintah harus lebih peka dengan kondisi hari ini. Menerima WNA berarti membuka keran untuk penyebaran kasus COVID-19 kembali," ungkapnya.
Dia pun menilai bahwa pemutusan rantai COVID-19 harus menjadi prioritas utama hari ini. "COVID-19 lah yang menyebabkan melemahnya ekonomi dan sosial. Sehingga, kebijakan penyelesaian di hulu harus terus dilakukan melalui pemutusan rantai penyebaran COVID-19," tekannya.
Dia berharap semua pemangku kepentingan saling mendukung dalam menjalankan kebijakan pelarangan WNA masuk Indonesia. Menurutnya, hal ini penting dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19.
"Jangan lagi ada celah masuknya WNA yang berpotensi memperpanjang catatan dampak Covid-19 di Indonesia," pungkasnya.
(akd/ega)
