Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta ada formula baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, ia menilai selama ini KPK mayoritas hanya menangani kasus penyuapan dan gratifikasi.
"Kalau kita lihat, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK itu gratifikasi, penyuapan. Menurut saya, negara perlu mencari formulanya, bagaimana sih atasi persoalan ini. Kalau tidak, ini pengulangan-pengulangan terus. Bagaimana kita mengatasi persoalan korupsi, terutama pejabat negara atau penyelenggara negara, kasusnya sebagian besar itu penyuapan-penyuapan ini," kata Masinton dalam diskusi online yang disiarkan di YouTube KedaiKOPI, Senin (25/1/2021).
Ia menilai, jika tidak ada cara baru, hanya akan menghabiskan energi karena yang ditangkap hanya pelaku penyuapan. Menurutnya, tindak pidana penyuapan tidak semua menyebabkan kerugian negara.
"Negara harus cari formulanya. Kalau tidak, habis saja energi kita yang ditangkap skala korupsinya penyuapan. Penyuapan itu ada yang berdampak aspek kerugian negara, ada juga yang tidak ada kerugian negaranya. Karena dia penyelenggara negara, dia tidak boleh menerima pemberian lebih dari Rp 1 juta ya dianggap korupsi. Jadi kekurangan lengkapnya dari instrumen antikorupsi ini perlu kita tata ini," ujarnya.
Ia berharap ada perbaikan sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, ia menilai pemberantasan korupsi bukan hanya penindakan.
"Bagaimana kita membicarakan sistem, pemberantasan korupsi itu sistem, nggak hanya menindak-menindak. Bagaimana sih negara mencari formula agar perkara-perkara korupsi yang bersumber dari penyuapan itu kita bisa minimalkan itu penting menurut saya. Kalau tidak, kita akan kehabisan energi karena itu penyuapan-penyuapan itu saja," sebutnya.
Sementara itu, pakar hukum Yenti Garnasih menilai publik saat ini masih terlena jika keberhasilan pemberantasan korupsi hanya dilihat dari penangkapan. Ia mengatakan publik harusnya diedukasi bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terkait penangkapan koruptor.
"Jadi memang ada sesuatu yang masih berat. Publik masih ingin pencapaian pemberantasan korupsi di negara ini lebih pada indikator ada penangkapan, ada penanganan. Jadi harusnya ini yang harus didorong kalau ada tidak ada penangkapan, sedikit OTT tapi memang dasarnya tidak ada korupsi, itu bagus. Yang tidak bagus korupsi merajalela tapi penanganannya tidak ada," kata Yenti.
Berita selengkapnya di halaman berikutnya>>>
