.webp)
Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember menyatakan tahun 2021 ini menjadi pertaruhan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. Sebab, ada beberapa judicial review undang-undang (UU) yang cukup menyedot perhatian publik dan sedang diuji oleh MK, salah satunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Mahkamah Konstitusi menangani cukup banyak dan kemungkinan akan bertambah mengenai permohonan atas uji formil serta uji materiil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap secara formil tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baik dan secara materiil dianggap merugikan hak konstitusional warga negara," kata peneliti Puskapsi, Fahmi Ramadhan Firdaus, kepada wartawan, Senin (25/12/2021).
Selain itu, kata Fahmi, ada uji materi UU MK. Di mana UU yang baru itu memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang dinilai publik menguntungkan para hakim konstitusi. Ada juga uji materi UU KPK baru yang hingga kini belum diputus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ujian independensi menjadi isu utama. Sebab, kita masih mengingat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di tahun 2020 yang dianggap banyak konflik kepentingan, tak ayal banyak pihak yang meragukannya. Sehingga ini menjadi pembuktian dan pertaruhan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution dan mengawal negara hukum yang demokratis," papar Fahmi.
Puskapsi pun berharap pandemi COVID-19 segera reda pada 2021 sehingga proses peradilan di MK dan pada umumnya kinerja lembaga negara lain dapat berfungsi normal kembali dan lebih ditingkatkan.
Adapun untuk 2020, Puskapsi menilai MK telah memberikan contoh yang baik bagaimana seharusnya akuntabilitas kinerja lembaga negara yang diwujudkan dalam bentuk transparansi. Publik dapat secara langsung mengakses persidangan melalui live streaming, serta informasi mengenai hasil persidangan seperti risalah persidangan dan putusan yang cepat dan mudah diakses melalui website MK.
"Prestasi baik lainnya, MK mencatat rata-rata 82 hari kerja atau 3.9 bulan untuk menyelesaikan satu perkara di tahun 2020, ini merupakan angin segar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat, sebab justice delayed is justice denied," pungkas Fahmi.
(asp/mae)
