Disdik Sumbar soal Aturan Siswi Berjilbab: Selama Ini Tak Ada Gejolak

Jeka Kampai - detikNews
Minggu, 24 Jan 2021 14:33 WIB
Lecture room or School empty classroom with Student taking exams, writing examination for studying lessons in high school thailand, interior of secondary education, whiteboard. educational concept
Ilustrasi Sekolah (iStock)
Padang -

Mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, menyebut aturan siswi berjilbab di sekolah sudah dibuat sejak 15 tahun silam. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri bakal melakukan pengecekan ke semua sekolah apakah ada gejolak yang sama seperti di SMKN 2 Padang.

"Saya cek kepada yang lain, karena kalaupun ada unsur pemakaian pakaian seperti itu, yang lain tidak bermasalah. Akan kita kirim edaran ke seluruhnya, cek semua. Apakah memang aturan ini akan memunculkan hal-hal yang sama dengan ini," kata Adib kepada wartawan, Minggu (24/1/2021).

Menurut Adib, aturan berpakaian siswi adalah kebijakan Wali Kota Padang terdahulu. Adib mengatakan selama ini tidak ada gejolak yang terjadi.

"Dan itu, saat perpindahan kewenangan SMA-SMK dari kota kabupaten ke provinsi, tidak ada gejolak. Persoalan ini memang tidak menjadi perhatian kami, karena tidak ada persoalan dan gejolak selama ini. Sudah berjalan, sehingga saat perpindahan kewenangan, sesuatu yang sudah jalan (dan tidak menimbulkan masalah), tidak harus kita ini lagi," jelas Adib.

"Tidak pernah ada Pemerintah Provinsi, Gubernur, atau Sekda sekalipun mengeluarkan surat terkait aturan seperti ini. Kita di Provinsi tentu mengacu sepenuhnya kepada aturan yang sudah diatur oleh kementerian," katanya lagi.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengaku heran aturan yang sudah berjalan aman dan damai belasan tahun dipersoalkan saat ini.

"Saya menjadi heran. Itu sudah lama sekali, kok baru sekarang diributkan?. Kebijakan 15 tahun yang lalu itu, yang tujuannya justru untuk melindungi kaum perempuan," kata Fauzi Bahar kepada detikcom.

Menurut Fauzi, aturan itu semula hanya berupa imbauan, namun kemudian berubah menjadi Instruksi Wali Kota Padang. Saat itu SMA sederajat merupakan bagian dari perangkat daerah pemerintah kota kabupaten.

Aturan berbusana ini diatur dalam Instruksi Wali Kota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005 yang dikeluarkan pada 2005. Artinya, aturan ini sudah diterapkan selama 16 tahun di sekolah-sekolah negeri di Padang. Salah satu poin instruksi itu adalah mewajibkan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang. Kendati nomenklaturnya ditujukan kepada siswi muslim saja, namun di lapangan, siswi nonmuslim juga menggunakan jilbab ini.

"Aturan itu saya yang buat. Sudah ada sejak zaman saya jadi Wali Kota, bukan sekarang, saja" katanya.

Menurut Fauzi, selain menjaga kaum perempuan, kebijakan itu dimaksudkan mengembalikan budaya Minang.

"Jauh sebelum republik ini ada, gadis Minang dulunya sudah berbaju kurung. Kita mengembalikan adat Minang berbaju kurung. Pasangan baju kurung adalah selendang. Agar tak diterbangkan angin, ada kain yang dililitkan ke leher, itulah yang namanya jilbab," katanya.

"Apa yang kita lakukan dulu, dapat respons yang luar biasa. Buktinya, ini bukan hanya di Kota Padang saja, tapi juga menjalar ke seluruh Sumatera Barat, Sumatera, dan Indonesia. Kalau ada yang protes satu atau 10 orang, kan hal biasa. Tujuan utama kita adalah melindungi perempuan, terutama kaum minoritas di tempat mayoritas," katanya lagi.

Ia menekankan peraturan di sekolah itu sudah sangat bagus dan tak perlu dicabut.

"Itu sudah kebijakan dan aturan sekolah. Kalau tidak suka dengan aturan sekolah, ya, tinggal cari sekolah lain saja. Dulu saya juga diteriaki mendukung dan melakukan Kristenisasi. Mana yang dulu protes-protes itu, ke mana orang-orang itu sekarang," kata Fauzi.

"Toh itu semangatnya bukan paksaan buat nonmuslim. Kita melindungi generasi kita sendiri," katanya.

(idn/idn)