Inteli DPR, Polisi Salah Gunakan Fungsi Intelijen

Jakarta - Kecaman terhadap sikap polisi yang menginteli tim investigasi impor beras DPR terus bergulir. Polisi dituding telah menyalahgunakan fungsi intelijen."Sikap ini sangat berlebihan dan menunjukkan Polda Metro Jaya tunduk pada kekuasaan," kata salah seorang mantan pengusul hak angket impor beras DPR, Hasto Kristiyanto, saat dihubungi detikcom, Rabu (8/2/2006).Ia mengaku tidak habis pikir kenapa polisi berani mengambil sikap tersebut. Ia menduga langkah ini untuk melindungi kepentingan pengusaha. "Surat tersebut makin mengindikasikan kuatnya campur tangan pemerintah melindungi kepentingan pengusaha yang mengambil keuntungan dari tingginya harga beras," ujar Wasekjen DPP PDIP itu. Meski diinteli, Hasto mengaku tidak akan surut mengungkap keganjilan di balik impor beras. "Kami tetap akan membuktikan hipotesis pemerintah ikut berperan dalam menggoreng harga beras," tegas Hasto.Pemerintah Tidak Perlu RisauKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, secara terpisah, meminta pemerintah tidak perlu risau dengan adanya tim investigasi impor beras. Sebab, kerja tim tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum."Langkah kerja tim investigasi impor beras bersifat terbuka sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan tim tersebut," tandas Mahfudz.Mahfudz meminta pihak Polda Metro Jaya memberi penjelasan yang lengkap terkait beredarnya surat ini. Agar tidak menimbulkan sikap saling curiga mencurigai. "Jangan sampai ada anggapan pihak kepolisian mencampuri atau menghalang-halangi hak DPR untuk melaksanakan fungsi dan hak kontrol," tegas Ketua Fraksi PKS DPR ini. Sekadar diketahui, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap rencana FPKS dan FPDIP yang membentuk tim investigasi impor beras. Surat perintah yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2006 dan berlaku hingga 5 Februari 2006 itu diteken Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya Kombes Pol Handoko. (ton/)