Mensos Risma Terima Program Data Desa Presisi dari IPB University

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Sabtu, 23 Jan 2021 16:02 WIB
Mensos Tri Rismaharini menilai Data Desa Presisi (DDP) sebagai program yang penting dalam upaya pengambilan kebijakan di desa berdasarkan data. (dok Istimewa)
Foto: Mensos Tri Rismaharini menilai Data Desa Presisi (DDP) sebagai program yang penting dalam upaya pengambilan kebijakan di desa berdasarkan data. (dok Istimewa)
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menilai Data Desa Presisi (DDP) sebagai program yang bagus. DDP adalah sebuah sistem pendataan yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas IPB.

"Saya kira ini program yang sangat bagus, karena semua harus memulai dengan data. Data sangat penting untuk efektif dan efisien dalam menentukan langkah kebijakan yang diambil. Sangat beruntung Desa Pantai Bakti bisa menjadi pilot project program ini," kata Risma dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/1/2021).

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis dan diterima langsung Risma di Kantor Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jumat (22/1). Penyerahan itu dihadiri oleh Rektor Universitas IPB Prof Dr Arif Satria, Kepala LPPM Dr Ernan Rustiadi, Ketua Tim dan penggagas DPP Universitas IPB Dr Sofyan Sjar dan Kepala Desa Bakti, Manan.


Dr Sofyan menjelaskan gagasan DDP berawal dari keprihatinan dirinya terhadap polemik data yang terjadi hingga saat ini. Menurutnya, ketidakakuratan data, bisa menjadi sebab gagalnya kebijakan pembangunan.

"DDP merupakan data yang memiliki akurasi tinggi. Dengan mengkombinasikan data numerik dan data spasial dan peran teknologi serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan DDP kita tidak lagi berpolemik tentang berapa jumlah orang miskin, berapa yang putus sekolah, orang yang sakit dan lainnya," kata Sofyan.

Kurang lebih dua minggu mengumpulkan data, tim DDP Universitas IPB mendapati penduduk Desa Pantai Bakti sejumlah 6.282 jiwa. Dari hasil itu juga ditemui masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, Sofyan juga mengungkapkan DDP juga mampu memetakan konsumsi pangan masyarakat desa. Secara berurutan, konsumsi tertinggi adalah rokok, beras, cabai, bawang merah dan ikan segar dengan perputaran uang hingga mencapai Rp 3,9 miliar sebulan.

"Banyak sekali yang bisa diimplementasikan DDP. Jika dikembangkan dengan baik, maka ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan desa. Sebab Indonesia maju bermula dari desa yang maju," jelas Sofyan.

Sementara itu, Arif Satria juga mengatakan, keakuratan data itu penting, sebab itu menjadi basis perencanaan desa. Hasil DDP ini dapat menjadi panduan Kementerian Sosial dalam kebijakan bansos agar tepat sasaran.

"Semoga dari program bisa menjadi inspirasi bagi pembangunan nasional dan terus terjalinnya kerjasama antara IPB University dengan Kementerian Sosial," ujar Arif.

Sementara itu, Manan mengucapkan terima kasih atas peran dan bimbingan IPB University sehingga desanya bisa memiliki data desa presisi.

"Ini merupakan apa yang menjadi impian kami selama ini, juga impian seluruh desa di Indonesia. Semoga bisa kami manfaatkan sebaik-baiknya," ungkap Manan.

(jbr/jbr)